Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mengajak semua pemangku kepentingan untuk menata ulang kawasan Puncak, Bogor, sebagai upaya mencegah banjir dari hulu ke hilir. Hal ini menyusul bencana banjir yang melanda Bogor, Bekasi, Karawang, Jakarta, dan Tangerang selama tiga hari terakhir.
Banjir disinyalir terjadi akibat penurunan fungsi kawasan Puncak sebagai daerah resapan air. Area perkebunan teh yang seharusnya menjadi penyerap air telah beralih fungsi menjadi agrowisata dengan banyak bangunan dan akses jalan pariwisata. Menurut Dedi, solusi untuk mengatasi banjir di kawasan Jabodetabek memerlukan integrasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta kabupaten/kota seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang.
“Besok (rencana) ke Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi dua hal. Pertama, soal perubahan peruntukan lahan di kawasan Puncak,” kata Dedi, merujuk pada kebun teh Gunung Mas yang beralih fungsi menjadi agrowisata.
“Kedua, daerah aliran sungainya. Di hilir banyak pembangunan perumahan dan berbagai kawasan. Itu kan banyak yang membuang tanah urugan ke sungai sehingga air naik karena itu,” tambahnya.
Selain bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, Pemdaprov Jabar juga akan melakukan evaluasi bersama terkait tata ruang Jawa Barat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Dedi juga meminta maaf kepada masyarakat atas pengelolaan areal wisata di Puncak oleh PT Jaswita, salah satu BUMD milik Pemdaprov Jabar. Ia mengakui bahwa pembukaan areal wisata tersebut telah menimbulkan keriuhan di masyarakat, terutama setelah ada bangunan liar yang roboh dan masuk ke sungai.
“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomitmen) bongkar kalau memang melanggar aturan,” tegasnya.
Dedi menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukannya, baik sebagai area perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. “Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah-tambah,” katanya.
Akibat banjir di kawasan Jabodetabek, banyak warga yang terpaksa mengungsi. Sebagai solusi jangka pendek, Pemdaprov Jabar berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.
“Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya,” ucap Dedi.
Sumber : Humas Jabar
