Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman , menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis (13/3/2025).
Serah terima jabatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disusul pula oleh petikan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No 88/K/X-X.3/02/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pelaksana BPK.
Berdasarkan kedua surat tersebut, Widhi Widayat , yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar, kini menduduki posisi baru sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK .
Sementara itu, kursi Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru diisi oleh Eydu Oktain Panjaitan , yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Pesan Gubernur Jabar untuk BPK Jabar
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi , pada kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat kepada Widhi Widayat dan Eydu Oktain Panjaitan atas amanah baru yang diemban masing-masing.
Selain itu, ia meminta BPK Perwakilan Jabar untuk memberikan atensi khusus dan mengaudit alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat, baik yang dilakukan oleh Perhutani , PTPN , maupun pihak lainnya.
Menurutnya, alih fungsi lahan secara serampangan telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana terjadi akibat alih fungsi lahan, negara otomatis harus melakukan recovery.
“Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya,” ucap Dedi Mulyadi.
Ia juga menyebut bahwa ada banyak dimensi kerugian yang timbul akibat alih fungsi lahan:
- Kerugian langsung akibat alih fungsi lahan itu sendiri.
- Kerugian akibat hilangnya karbon dan sumber mata air.
- Kerugian yang mengakibatkan bencana seperti banjir dan longsor.
- Kerugian finansial yang dialami oleh negara.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa belanja penanganan bencana sangat besar, padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau sektor publik lainnya.
“Jadi bagi saya, alih fungsi lahan bukan hanya soal aspek ekologi, tetapi juga berpengaruh pada ekosistem perekonomian dan keuangan negara,” tegasnya.
Harapan Pimpinan V BPK RI
Pimpinan V BPK RI, Bobby Adhityo Rezaldi , mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya serah terima jabatan pada hari itu.
Menurut Bobby, serah terima ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki arti penting dalam menjaga kontinuitas fungsi organisasi ke depan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Widhi yang sudah bekerja keras dan mampu membangun jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders pembangunan di Jabar,” ujar Bobby.
Kepada Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru , Eydu Oktain Panjaitan , Bobby berharap agar ada sinergi yang kuat dengan seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jabar.
Sinergi BPK dengan Pemerintah Daerah
Sejalan dengan pernyataan Gubernur, Bobby Adhityo Rezaldi menegaskan bahwa BPK siap mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apa pun yang diperiksa bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan,” ujarnya.
“Maka, diperlukan sinergi dan dukungan dari Bapak/Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan,” kata Bobby.
Bobby juga menginstruksikan Kepala BPK yang baru untuk dapat bekerja lebih cepat dan efektif, sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi serta para Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
“Saya rasa semua kepala daerah di Jabar berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya,” tuturnya.
Sumber: Humas Jabar
