Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri bergerak cepat memberikan asistensi dalam penanganan kasus asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada , AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja . Kasus ini sedang ditangani oleh Polda NTT , dengan fokus utama memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri , Brigjen Nurul Azizah , menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi erat dengan penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTT serta stakeholder terkait. Langkah ini dilakukan untuk mengawal penegakan hukum yang presisi dan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal.
“Kami memastikan korban mendapatkan hak-haknya, termasuk bantuan hukum dan perlindungan selama proses penyidikan,” ujar Nurul .
Langkah-Langkah Penanganan Korban
Dalam upaya penegakan hukum, Direktorat PPA-PPO telah menerjunkan tim untuk mendampingi korban. Bantuan yang diberikan mencakup:
- Perlindungan hukum : Memastikan korban tidak mengalami intimidasi atau tekanan selama proses hukum.
- Pendampingan psikologis : Memberikan dukungan mental kepada korban, terutama anak-anak, untuk membantu pemulihan trauma.
- Keterlibatan pekerja sosial : Kolaborasi dengan Dinas Sosial setempat untuk memastikan korban mendapatkan bantuan sosial yang dibutuhkan.
Perkembangan Penyidikan oleh Polda NTT
Polda NTT sendiri telah memeriksa 16 saksi dalam kasus ini, termasuk para korban, manajer hotel, personel kepolisian, serta sejumlah ahli di bidang psikologi dan hukum. Bukti-bukti yang dikumpulkan memperkuat dugaan bahwa AKBP Fajar tidak hanya melakukan pelecehan seksual terhadap empat korban – termasuk tiga anak di bawah umur – tetapi juga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi anak di dark web .
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi institusi kepolisian, mengingat Fajar adalah perwira menengah. Akibat perbuatannya, ia dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU ITE , dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar .
Tidak hanya sanksi pidana, Fajar juga menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 17 Maret 2025 . Sidang ini diperkirakan akan berujung pada pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa siapapun, termasuk aparat penegak hukum, tidak kebal terhadap hukum. Langkah cepat Bareskrim Polri dalam menangani perkara ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan seksual dan melindungi hak-hak korban, terutama anak-anak.
Sumber: Divisi Humas Polri
