breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya kehadiran Sekolah Rakyat sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Hal ini disampaikan dalam rapat konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Sosial dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Herman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sembilan Pemda telah melakukan tindak lanjut dengan mengajukan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Daerah-daerah yang sudah mengajukan lokasi tersebut adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
“Kami meminta kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar segera menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ujar Herman.
Ia menegaskan bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah daerah karena akan didukung penuh oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga terkait, dengan alokasi anggaran mencapai Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.
“Ini adalah kesempatan luar biasa karena Sekolah Rakyat akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Anak-anak kita dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, akan disekolahkan oleh pemerintah dan difasilitasi dari A sampai Z,” tuturnya.
Herman menambahkan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat juga akan menjadi prioritas langsung Presiden RI. Ia menjelaskan bahwa sistem boarding (menginap) yang diterapkan di Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan hingga melampaui sekolah konvensional.
“Biasanya, kemiskinan ditularkan dari orang tua ke anak. Misalnya, anak-anak geng motor rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah. Fenomena ini cukup kental, sehingga harus diatasi dengan meng-boarding-kan mereka di Sekolah Rakyat,” imbuh Herman.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan empat lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dua di antaranya sudah siap digunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna di Kota Bandung. Selain itu, tiga lokasi lainnya berupa lahan kosong yang sedang dipersiapkan, yaitu di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, serta di kawasan Gedebage, Kota Bandung.
“Kami akan membangun Sekolah Rakyat di lokasi-lokasi tersebut. Kami meminta setiap kabupaten/kota segera mengusulkan lahan atau bangunan. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, Pemerintah Pusat siap membantu,” ungkap Herman.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar, Andrie Kustira Wardana, juga menegaskan bahwa pengusulan lokasi oleh kabupaten/kota harus segera dilakukan. “Sekolah Rakyat ini akan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” kata Andrie.
Herman menegaskan komitmen Pemdaprov Jabar untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ia mendorong seluruh Pemda Kabupaten/Kota agar memiliki visi yang sama dalam mendukung program ini.
“Yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan lokasi dan mengajukannya kepada Pemerintah Pusat. Semakin cepat diusulkan, semakin cepat pula program ini bisa direalisasikan,” tandas Herman.
Melalui Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan yang layak, sehingga rantai kemiskinan dapat diputus. Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Sumber: Humas Jabar
