Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar puncak acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 dengan tema ‘Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana’. Kegiatan ini digelar secara hybrid, baik di Graha BNPB, Jakarta, maupun melalui platform daring, pada Kamis (20/3/2025).
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa Rakornas PB 2025 memberikan kesempatan kepada para kepala daerah baru, termasuk gubernur, walikota, dan bupati, untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana. Momentum pergantian pemimpin nasional serta pelantikan kepala daerah serentak awal tahun ini menjadi langkah awal yang strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan.
“Dengan diselenggarakannya Rakornas PB di awal tahun dan di awal kepemimpinan para kepala daerah, kami berharap semua pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi lebih baik lagi sehingga penanganan bencana di masa depan dapat lebih efektif,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, menyoroti refleksi penanggulangan bencana tahun sebelumnya. Menurut data yang dipaparkan, terdapat 3.472 kejadian bencana selama tahun tersebut, dengan intensitas dampak bencana yang semakin meningkat.
“Jenis bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, masih mendominasi dan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat,” tambahnya.
Rakornas PB 2025 dihadiri oleh 232 peserta secara langsung di Graha BNPB, serta 4.755 orang yang mengikuti secara daring. Peserta berasal dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, BPBD provinsi, kabupaten, dan kota, TNI, Polri, praktisi kebencanaan, lembaga usaha, media, hingga kedutaan besar.
Sebelum puncak acara, BNPB telah mengadakan sidang komisi selama dua hari, yakni pada 18-19 Maret 2025, dengan berbagai topik terkait penanggulangan bencana. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan dan perspektif kepada kepala daerah serta jajarannya, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam rangka meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Sumber. Humas Jabar
