Breakingnewsjabar.com – MULIA | Puncak Jaya – Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan ratusan bangunan terbakar. Peristiwa ini terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.
Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa bentrokan terjadi antara massa pendukung Paslon 01 dan Paslon 02.
“Dari hasil pendataan, korban meninggal dunia (MD) sebanyak 12 orang. Delapan di antaranya berasal dari kubu Paslon 01,” ungkap Brigjen Faizal dalam keterangan tertulisnya.
Selain korban tewas, jumlah korban luka-luka akibat terkena panah mencapai 658 orang. Rinciannya, 423 orang merupakan pendukung Paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu Paslon 02.
Kerugian material juga tercatat cukup besar. Sebanyak 201 bangunan terbakar, terdiri dari 196 unit rumah warga, satu bangunan sekolah (SD Pruleme Belakang Toba Jaya), satu kantor balai kampung Trikora, satu kantor distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, serta satu kantor balai desa Pagaleme.
Brigjen Faizal juga menegaskan bahwa sejumlah korban meninggal terkena tembakan senjata api yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memanfaatkan situasi politik di tengah pelaksanaan Pilkada.
“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas.
“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Kombes Yusuf.
Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Langkah Penanganan dan Investigasi
Untuk meredam eskalasi konflik, aparat gabungan TNI-Polri telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan secara intensif. Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam provokasi dan tindakan anarkis. Selain itu, penyelidikan mendalam terhadap dugaan keterlibatan KKB juga terus dilakukan.
“Kami telah membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan ini. Kami tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” tegas Brigjen Faizal.
Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya juga turut ambil bagian dengan membuka posko penanganan darurat bagi korban kerusuhan. Posko ini memberikan bantuan medis, logistik, dan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat pembakaran.
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, S.Sos., M.M., menyerukan rekonsiliasi antarpendukung pasangan calon. “Mari kita kembali ke semangat persaudaraan. Pilkada adalah ajang demokrasi, bukan alasan untuk saling bermusuhan,” ujarnya saat meninjau lokasi pengungsian.
Keterlibatan KKB dan Ancaman Terhadap Stabilitas
Dugaan keterlibatan KKB dalam insiden ini menjadi sorotan utama. Menurut analisis intelijen, kelompok ini diduga sengaja memanfaatkan momentum Pilkada untuk memperkuat eksistensinya di wilayah Puncak Jaya.
“Mereka ingin menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kendali penuh di wilayah ini. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat kehadiran aparat keamanan untuk memastikan stabilitas keamanan dapat dipulihkan,” kata Kombes Pol. Adarma Sinaga.
Selain itu, adanya indikasi penyelundupan senjata api ilegal ke wilayah konflik juga menjadi perhatian serius. Tim operasi gabungan telah menemukan sejumlah senjata tradisional seperti panah dan tombak, namun juga ada indikasi penggunaan senjata api modern yang diduga berasal dari jaringan ilegal.
Untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengalokasikan dana rehabilitasi bagi Kabupaten Puncak Jaya. Dana ini akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, termasuk rumah warga, fasilitas pendidikan, dan kantor pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk memulihkan kondisi Puncak Jaya. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan penuh dari masyarakat setempat,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akmal Malik, M.Si.
Selain pembangunan fisik, program rekonsiliasi juga dilakukan melalui dialog antarwarga yang difasilitasi oleh tokoh adat, agama, dan pemuda. Dialog ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antarpendukung pasangan calon dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga perdamaian.
Konflik di Kabupaten Puncak Jaya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan harmoni sosial, terutama dalam momentum politik seperti Pilkada. Kerugian nyawa dan harta benda yang terjadi harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih dewasa dalam berdemokrasi.
“Pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin, bukan untuk saling menyakiti. Mari kita bersama-sama membangun Puncak Jaya yang lebih baik ke depannya,” tutup Bupati Yuni Wonda.
Sumber: Divisi Humas Polri
