Breakingnewsjabar.com – Dalam upaya menciptakan sistem transportasi publik yang lebih nyaman, terjangkau, dan inklusif, Pemkot Bandung terus melaksanakan berbagai inisiatif strategis. Salah satunya dibahas dalam program Parlemen Talks edisi Selasa, 27 Mei 2025, di studio Radio Sonata. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama: Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, dan Plt Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kurnia.
Rendiana menyoroti bahwa transportasi publik adalah isu strategis yang menjadi perhatian serius DPRD. Ia bercerita tentang pengalaman pribadinya sejak masa SMP, di mana moda angkutan umum yang ia gunakan hingga kini belum mengalami perubahan signifikan.
“Transportasi publik kita tidak cukup berkembang secara berarti. Padahal, solusi paling efektif untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik,” ujarnya.
Rendiana mendorong agar transformasi transportasi publik di Bandung tidak hanya dilakukan secara bertahap, tetapi harus direvolusi secara menyeluruh dan sistemik. Salah satu program prioritas yang sedang didorong adalah penerapan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
“BRT harus menjadi tulang punggung transportasi publik di Bandung. Namun, perlu ada feeder atau moda pengumpan yang menjangkau daerah-daerah blank spot. Jika ini bisa dilakukan, saya yakin masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator transportasi publik, termasuk aspek ketepatan waktu, kenyamanan, dan tarif yang terjangkau. Selain itu, DPRD berkomitmen mendukung alokasi anggaran, termasuk subsidi layanan publik (PSO) senilai Rp56 miliar pada tahun 2026.
Sementara itu, Plt Sekretaris Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia, menjelaskan bahwa kemacetan di Kota Bandung merupakan masalah lintas wilayah yang melibatkan kawasan Bandung Raya. Oleh karena itu, BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi kolektif yang terintegrasi.
“BRT ini mirip dengan TransJakarta, dengan jalur khusus (dedicated lane ) sepanjang 21 km di Kota Bandung. Jalur ini akan menghubungkan titik-titik strategis seperti Jalan Jakarta, Sudirman, Tegalega, Alun-Alun, dan kembali ke timur,” jelasnya.
Asep menambahkan, beberapa ruas jalan akan direkayasa untuk mendukung jalur khusus BRT, demi memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat.
“BRT ini bukan hanya soal kendaraan, tetapi wujud keberpihakan pada masa depan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” tegasnya.
Baik DPRD maupun Pemkot Bandung sepakat bahwa masa depan transportasi publik yang inklusif membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
“Diharapkan, hadirnya BRT Bandung Raya menjadi momentum transformasi sistem transportasi yang berkelanjutan di Kota Bandung,” pungkas Asep.
Sumber: Humas Kota Bandung
