Breakingnewsjabar.com – BEKASI | Di ujung utara Bekasi, tepatnya di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, sebuah drama birokrasi dan krisis demokrasi tengah mencoreng wajah pemerintahan lokal. Yang diperebutkan bukan jabatan, kekuasaan, atau materi—namun hanya sebuah dokumen legalitas: Surat Keputusan (SK) Ketua RT 010 yang sah secara administratif dan sesuai aturan namun dicabut secara sepihak oleh Lurah setempat.
Persoalan bermula ketika Ketua RW 011, yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PAN, menolak hasil pemilihan Ketua RT 010 yang telah dilakukan sesuai prosedur Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Perbup Bekasi No. 119 Tahun 2020. Penolakan itu memicu Lurah Bahagia untuk mencabut SK Ketua RT 010, meski sebelumnya telah melalui proses mediasi dan verifikasi yang sah.
Lebih ironis lagi, pemilihan Ketua RW 011 sendiri diduga bermasalah karena menjabat selama tiga periode berturut-turut, bertentangan dengan edaran KPPS dan Lurah tentang larangan penyelenggaraan Pemilihan LKD menjelang Pilkada 2024. Meskipun begitu, Lurah justru tidak menindak pelanggaran hukum tersebut, tetapi malah mencabut SK Ketua RT 010 atas dasar penolakan Ketua RW.
Lurah Bahagia dinilai lalai terhadap regulasi yang berlaku, termasuk fakta bahwa tidak ada laporan apapun dari masyarakat terkait pelanggaran norma adat atau perilaku buruk dari Ketua RT 010. Hal ini dibenarkan oleh Babinsa kelurahan yang menyatakan situasi lingkungan RT 010 dalam kondisi aman dan tidak ada aduan dari warga.
Kejadian ini menjadi simbol runtuhnya supremasi hukum di tingkat paling bawah, dari level RW hingga kabupaten. Mediasi yang sempat diteruskan ke Asisten Daerah (Asda) Kabupaten Bekasi pun tak memberikan solusi pasti. Kabut gelap birokrasi dan dekadensi demokrasi semakin tebal, seolah menyelimuti kesadaran para pemangku kebijakan.
Jika demokrasi bisa dikorbankan hanya karena ego individu dan kelemahan manajemen birokrasi, maka harapan akan keadilan dan transparansi di wilayah ujung utara Bekasi mulai memudar. Ini bukan sekadar konflik RT/RW, tapi cerminan bobroknya sistem dan pengelolaan pemerintahan di tingkat kelurahan.
BEKASI | Di ujung utara Bekasi, tepatnya di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, sebuah drama birokrasi dan krisis demokrasi tengah mencoreng wajah pemerintahan lokal. Yang diperebutkan bukan jabatan, kekuasaan, atau materi—namun hanya sebuah dokumen legalitas: Surat Keputusan (SK) Ketua RT 010 yang sah secara administratif dan sesuai aturan namun dicabut secara sepihak oleh Lurah setempat.
Persoalan bermula ketika Ketua RW 011, yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PAN, menolak hasil pemilihan Ketua RT 010 yang telah dilakukan sesuai prosedur Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Perbup Bekasi No. 119 Tahun 2020. Penolakan itu memicu Lurah Bahagia untuk mencabut SK Ketua RT 010, meski sebelumnya telah melalui proses mediasi dan verifikasi yang sah.
Lebih ironis lagi, pemilihan Ketua RW 011 sendiri diduga bermasalah karena menjabat selama tiga periode berturut-turut, bertentangan dengan edaran KPPS dan Lurah tentang larangan penyelenggaraan Pemilihan LKD menjelang Pilkada 2024. Meskipun begitu, Lurah justru tidak menindak pelanggaran hukum tersebut, tetapi malah mencabut SK Ketua RT 010 atas dasar penolakan Ketua RW.
Lurah Bahagia dinilai lalai terhadap regulasi yang berlaku, termasuk fakta bahwa tidak ada laporan apapun dari masyarakat terkait pelanggaran norma adat atau perilaku buruk dari Ketua RT 010. Hal ini dibenarkan oleh Babinsa kelurahan yang menyatakan situasi lingkungan RT 010 dalam kondisi aman dan tidak ada aduan dari warga.
Kejadian ini menjadi simbol runtuhnya supremasi hukum di tingkat paling bawah, dari level RW hingga kabupaten. Mediasi yang sempat diteruskan ke Asisten Daerah (Asda) Kabupaten Bekasi pun tak memberikan solusi pasti. Kabut gelap birokrasi dan dekadensi demokrasi semakin tebal, seolah menyelimuti kesadaran para pemangku kebijakan.
Jika demokrasi bisa dikorbankan hanya karena ego individu dan kelemahan manajemen birokrasi, maka harapan akan keadilan dan transparansi di wilayah ujung utara Bekasi mulai memudar. Ini bukan sekadar konflik RT/RW, tapi cerminan bobroknya sistem dan pengelolaan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Sumber: https://bhayangkaraglobalnews.com/kabut-gelap-birokasi-dan-dekadensi-demokrasi-ujung-utara-bekasi-membubung-tinggi-memanggil-kang-dedy-mulyadi/
