Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) , Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si. , didampingi oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/7). Agenda rapat ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKPKL) , Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) untuk tahun 2026, serta Laporan Keuangan BNN Tahun 2024.
Dalam paparannya, Kepala BNN RI menjelaskan bahwa alokasi pagu anggaran BNN untuk tahun 2026 sebesar Rp 1,01 triliun . Jumlah ini mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 1,43 triliun atau turun 58,62% dibandingkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2025.
Penurunan pagu anggaran ini dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan untuk 29 CPNS serta 1.188 PPPK hasil seleksi tahun anggaran 2024. Selain itu, alokasi yang ada juga belum mampu mendukung pembiayaan belanja non-operasional yang penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNN, seperti layanan rehabilitasi, uji narkotika, program prioritas nasional, serta kegiatan strategis lainnya.
Kepala BNN RI menegaskan bahwa keterbatasan anggaran ini berpotensi menghambat pelaksanaan program Asta Cita dan program prioritas Presiden dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) . Oleh karena itu, Marthinus Hukom mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,14 triliun kepada Komisi III DPR RI. Dengan penambahan ini, total anggaran BNN pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 2,15 triliun .
Anggaran tambahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan strategis BNN, meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama, pengawasan, pengelolaan data dan informasi, pengembangan SDM, laboratorium narkotika, sekretariat, belanja pegawai, serta operasional perkantoran.
Terkait laporan keuangan tahun 2024, Kepala BNN RI melaporkan bahwa BNN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,55 triliun . Setelah dilakukan penyesuaian melalui kebijakan blokir, relaksasi anggaran, penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , serta penerimaan hibah, total anggaran yang dikelola meningkat menjadi Rp 1,58 triliun . Realisasi anggaran hingga akhir 2024 tercatat sebesar 96,13% , meskipun mengalami penurunan 13,03% dibandingkan anggaran tahun 2023.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,14 triliun . Komisi III berkomitmen untuk memperjuangkan usulan ini melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI , sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mengakhiri rapat kerja, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasinya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program P4GN melalui alokasi tambahan anggaran dan program kerja BNN pada tahun 2026.
Sumber: BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
