Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapat apresiasi atas capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai sangat baik oleh Tim Asesor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia saat Visitasi Evaluasi SPBE 2024.
Ketua Tim Visitasi Evaluasi SPBE Kemenpan RB, Risa Damayanti, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam transformasi digital pemerintahan.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari seluruh unsur, termasuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), untuk bersama-sama mendorong transformasi digital di Kota Bandung. Ini adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ungkap Risa di Pendopo Kota Bandung, Jumat 29 November 2024.
Menurut Risa, visitasi ini melibatkan diskusi, validasi, dan konfirmasi terkait indikator kematangan implementasi SPBE. Kota Bandung terpilih sebagai salah satu lokasi evaluasi karena memiliki capaian yang sangat baik.
“Dalam visitasi ini kita mengeksplorasi layanan digital prioritas atau unggulan yang dimiliki Pemkot Bandung sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan, komitmen Pemkot Bandung terhadap SPBE tidak hanya terbatas pada pengembangan aplikasi, tetapi juga mencakup perubahan proses kerja yang lebih efektif.
“Jika digitalisasi hanya mengubah proses manual menjadi digital tanpa mengubah cara kerja, dampaknya akan terbatas. SPBE harus mampu menciptakan proses kerja yang lebih efisien, mudah, dan efektif,” ujarnya.
Salah satu inisiatif Pemkot Bandung yang disampaikan Koswara adalah penerapan teknologi blockchain pada program pengelolaan pasar.
“Kami mencoba memanfaatkan blockchain untuk mengelola pasar dengan lebih transparan dan efisien. Kota Bandung memiliki 15.000 kios pasar. Dengan teknologi ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang sejalan dengan kebutuhan generasi muda.
“Untuk itu pelayanan pemerintahan juga harus mengikuti kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa depan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan A. Briyana mengatakan, dalam evaluasi SPBE, Kota Bandung menunjukkan hasil yang konsisten dengan skor penilaian mandiri 4,82, pemeriksaan dokumen 4,53, dan hasil wawancara 4,75. Namun, terdapat perbedaan penilaian pada beberapa indikator yang akan dieksplorasi lebih lanjut.
“Kami fokus pada aspek pelayanan publik yang menjadi prioritas SPBE. Tujuannya adalah memastikan efisiensi data dan layanan berbagi pakai. Dengan dukungan masyarakat digital yang aktif, kami optimis Bandung dapat terus meningkatkan nilai SPBE dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya. (rob)**
Kepala Diskominfo Kota Bandung (Yayan A. Brilyana)
Sumber : Humas Kota bandung
