Breakingnewsjabar.com -MAGELANG | Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, akan merugi secara pribadi maupun untuk daerah yang mereka pimpin. Menurutnya, acara ini dirancang untuk kepentingan daerah masing-masing selama lima tahun ke depan, serta demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
“Inilah kepentingan daerah, kepentingan bangsa, dan kepentingan rakyat masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ujar Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Tito menjelaskan bahwa dalam retreat ini, para kepala daerah memiliki kesempatan emas untuk membangun relasi antar-daerah dengan cara yang lebih efektif. Selain itu, mereka juga dapat berinteraksi langsung dengan para menteri yang hadir sebagai pembicara materi. Hal ini memungkinkan kepala daerah untuk secara langsung menyampaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi di wilayahnya.
“Kepala daerah bisa bertemu langsung dengan para menteri, sehingga mereka bisa menanyakan solusi atas kesulitan yang ada di daerah masing-masing. Ini adalah momentum yang sangat berharga,” tegas Tito.
Namun, bagi kepala daerah yang absen, lanjut Tito, mereka akan kehilangan kesempatan tersebut. Meskipun ada rencana alternatif seperti pertemuan melalui zoom meeting , ia menilai metode daring tidak akan seefektif interaksi langsung karena kurangnya “chemistry” dalam komunikasi.
“Kalau tidak hadir, mereka harus cari sendiri jalur untuk kenal, atau mungkin kita buatkan alternatif lain dengan zoom meeting. Tapi zoom meeting itu tidak keluar chemistry-nya,” imbuhnya.
Dari total 961 kepala daerah yang dilantik, sebanyak 53 orang tidak hadir dalam retreat . Enam di antaranya memberikan alasan resmi, sementara 47 lainnya tidak memberikan kejelasan. Sebagian besar dari 47 kepala daerah yang absen berasal dari kader PDI Perjuangan (PDI-P). Mereka tidak hadir karena instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, seperti Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis (20/2/2025). Surat tersebut diterbitkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” bunyi surat tersebut.
Megawati juga meminta kepada kepala daerah dari PDI-P yang sudah berangkat menuju lokasi untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
