Breakingnewsjabar.com – JABAR | Dedi Mulyadi resmi menerima serah terima jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat dari Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin. Dalam pidato pertamanya usai acara seremonial di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025), Dedi menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan istilah “100 hari kerja” dalam memimpin. Sebagai gantinya, ia akan langsung bekerja tanpa menunggu tenggat waktu tertentu.
Acara serah terima dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, para kepala daerah dari kota/kabupaten se-Jabar, serta pejabat Forkopimda lainnya. Dedi menyampaikan tiga pilar utama yang menjadi fokusnya dalam membangun daerah: kedekatan personal, administrasi yang baik, dan kebijakan politik yang akomodatif.
“Saya sudah menyampaikan visi dan misi saya tadi, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RPJMD,” ujar Dedi dengan nada optimis.
Infrastruktur Menjadi Prioritas Utama
Salah satu prioritas utama Dedi adalah peningkatan infrastruktur. Ia bertekad untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan di seluruh Jawa Barat. Targetnya, semua pembangunan infrastruktur harus rampung pada tahun 2026, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti marka jalan, CCTV, lampu penerangan jalan umum (PJU), ruang estetik, hingga gapura yang terintegrasi.
Untuk transportasi, Dedi menyiapkan tiga kerangka besar: memperkuat transportasi darat, menjajaki pengembangan transportasi udara, dan mengaktifkan kembali jalur kereta api yang sempat ditinggalkan sejak masa kolonial Belanda.
“Saya bermimpi Jawa Barat bisa terkoneksi kembali dengan jalur kereta yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Tinggal mengaktifkan sistem ini kembali,” tambahnya.
Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya pembangunan ruang kelas baru untuk mendukung pendidikan. “Ruang kelas baru harus selesai. Ini menjadi prioritas karena pendidikan adalah fondasi kemajuan daerah,” tegasnya.
Tidak Ada Istilah 100 Hari Kerja
Dedi menolak menggunakan istilah “100 hari kerja” sebagai ukuran kinerja awalnya. Ia lebih memilih untuk langsung bekerja sejak dilantik. Setelah mengikuti retreat di Magelang, ia akan menyesuaikan komposisi belanja dengan visi-misi yang telah dirancang. Semua proses lelang proyek-proyek strategis ditargetkan sudah bisa berjalan mulai Maret 2025.
“Saya tidak menggunakan konsep 100 hari kerja. Karena saya bekerja saja, biarkan orang yang menghitung harinya,” katanya sambil tersenyum.
Jaga Iklim Investasi dan Berantas Premanisme
Dedi juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di Jawa Barat agar tetap kondusif. Salah satu masalah yang kerap menghambat investasi adalah maraknya premanisme atau ulah oknum organisasi masyarakat (ormas). Untuk itu, ia berkomitmen memberantas praktik premanisme yang dapat merugikan masyarakat dan investor.
“Komitmen kami adalah menjaga investasi dan memberantas premanisme. Bahkan semalam saya sudah merumuskan konsepnya sambil menonton wayang. Saya juga meminta Sekda untuk memperkuat rencana aksi minggu depan,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
Dedi memastikan tidak ada pemotongan anggaran secara efisiensi, melainkan realokasi anggaran untuk program-program prioritas. Ia bahkan menantang Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menargetkan pendapatan Rp21 triliun, naik dari target sebelumnya Rp19 triliun. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, belanja provinsi bisa dinaikkan dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun.
Beberapa contoh realokasi anggaran antara lain:
- Pembangunan ruang kelas baru: dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
- Perbaikan jalan: dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
- Sambungan listrik bagi masyarakat miskin: dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
- Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni): dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.
“Yang kami efisiensikan adalah kebiasaan belanja pemerintah yang tidak produktif, seperti studi banding yang hanya jalan-jalan atau seminar di hotel yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Dedi.
Mulai dari Diri Sendiri
Dedi menunjukkan komitmennya dengan memulai reformasi dari diri sendiri. Ia tidak memiliki anggaran untuk baju dinas, perjalanan dinas luar negeri, atau perjalanan dinas pribadi. Bahkan, anggaran perjalanan dinasnya sudah dievaluasi hingga lebih dari 40%.
“Sampai hari ini, saya belum pernah meminta fasilitas apapun dari Pemprov. Bahkan, perjalanan saya ke Magelang tidak menggunakan dana Pemprov sama sekali. Saya juga mengembalikan bukti transfer biaya penginapan anak saya di hotel yang sempat dibayarkan oleh Pemprov,” ungkapnya.
Energi Terbarukan dan Teknologi Tepat Guna
Untuk sektor energi, Dedi ingin memanfaatkan teknologi tepat guna demi mencapai swasembada energi. Salah satu idenya adalah memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) untuk warga sekitar dengan harga listrik setengah dari tarif normal. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan air di desa-desa untuk dijadikan tenaga listrik.
“Kita bisa mengembangkan energi baru dan terbarukan. Kurikulum pendidikan akan diarahkan untuk mengajarkan teknologi tepat guna kepada siswa-siswa kita,” pungkasnya.
Reformasi BUMD
Dedi juga menyoroti perlunya reformasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Dari total 41 BUMD yang dimiliki Jabar, hanya dua yang memberikan dividen kepada Pemprov. Sisanya mengalami kerugian.
“Saya akan melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan dan cara kerja BUMD. Tidak boleh lagi ada tim sukses yang masuk ke dalam jabatan strategis di BUMD. BUMD harus untung dan berkontribusi pada APBD untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pidato pertama Dedi Mulyadi disambut riuh tepuk tangan oleh peserta rapat. Mereka mengapresiasi gagasan-gagasan inovatif yang disampaikan Dedi untuk membawa Jawa Barat menuju kemajuan.
