Breakingnewsjabar.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak para bupati dan walikota di wilayahnya untuk tidak membawa atribut partai dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang menjabat sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota, ikatan yang ada adalah ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik.
“Mereka terikat oleh gubernur dan presiden. Keterikatan ini diatur oleh Undang-Undang,” jelas Dedi saat menyampaikan pandangannya, dikutip dari akun TikTok dedimulyadiofficial dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com , Minggu (23/2/2025).
Dedi juga membedakan peran kepala daerah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena mereka merupakan bagian dari fraksi. Seluruh keputusan politik mereka diatur melalui mekanisme aksi dan fraksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
“Sangat berbeda dengan Bupati dan Walikota. Setelah terpilih, ikatan struktural politik bagi Bupati dan Walikota sudah tidak ada. Yang ada hanyalah ikatan emosional dan ikatan keanggotaan,” tambahnya.
Pemecatan Partai Tidak Pengaruhi Kepala Daerah
Dedi menekankan bahwa pemecatan keanggotaan partai tidak akan memengaruhi kedudukan seorang Bupati, Walikota, atau Gubernur. Hal ini berbeda dengan anggota DPR, yang dapat diberhentikan atau diganti antar waktu jika dipecat oleh partainya.
“Walaupun melalui mekanisme Undang-Undang, bisa saja jika keberatan melakukan gugatan PTUN,” ungkap Dedi.
Melalui pernyataan ini, Dedi mengajak seluruh bupati dan walikota di Provinsi Jawa Barat untuk tidak lagi membawa atribut partai dalam kepemimpinan mereka. Ia berharap agar keputusan pemerintahan tidak dipengaruhi oleh warna atau simbol partai tertentu.
“Saya harapkan tidak ada lagi warna partai dalam keputusan pemerintahannya. Misalnya soal kantor, jika standarnya putih, jangan diubah menjadi hijau, kuning, biru, atau merah,” tegas Dedi.
Dedi juga berbagi pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ia hanya menggunakan standar warna hitam dan putih di gedung-gedung kantor dan sekolah. Menurutnya, warna tersebut mencerminkan filosofi dasar yaitu tanah dan air.
“Karena itu adalah warna dari filosofi dasar yaitu tanah dan air. Semoga spirit ini menjadi spirit kita bersama dan mari kita bersama-sama mengurus lembur natakota Jawa Barat yang istimewa,” tutup Dedi.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini bertujuan untuk mendorong kepala daerah di Jawa Barat agar lebih fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa terpengaruh oleh kepentingan partai politik. Ia ingin menciptakan suasana kepemimpinan yang inklusif, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dengan pendekatan ini, Dedi berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh provinsi yang berhasil memisahkan urusan politik partai dengan tugas-tugas pemerintahan yang profesional dan transparan.
