Breakingnewsjabar.com – BANDUNG | Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker, Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, menyatakan rencana untuk mengajukan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi. Audiensi ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memastikan transparansi anggaran terkait Tugas dan Fungsi Tim Ahli Jabatan dan Jasa (TAJJ) di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam wawancara dengan wartawan, Kang Joker menjelaskan bahwa pengajuan audiensi ini didasari oleh sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius. “Kami menemukan adanya kekurangan informasi terkait peran dan manfaat TAJJ dalam pembangunan daerah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan,” ungkapnya.
Salah satu poin kritis yang disoroti adalah pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp3,6 miliar yang dialokasikan kepada TAJJ. Menurut Kang Joker, hingga saat ini tidak ada bukti pendukung yang transparan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
“Kami mempertanyakan dasar pemberian anggaran sebesar Rp3,6 miliar kepada TAJJ. Saat ini, tidak ada dokumentasi yang jelas untuk membuktikan efektivitas penggunaan dana tersebut,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya laporan kinerja selama lima tahun terakhir. “Tidak ada laporan yang jelas mengenai hasil kerja dan pertanggungjawaban anggaran TAJJ. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Kang Joker juga mengusulkan agar kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan dihapuskan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ia menilai langkah ini penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal.
“Kami mendorong Gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang tidak memberikan dampak signifikan. Dana yang tersedia harus dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Harapan untuk Audiensi dengan Gubernur
Sebagai langkah konkret, LSM PMPR Indonesia akan mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Dedy Mulyadi. Dalam audiensi tersebut, mereka berencana menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
- Penjelasan rinci mengenai Tugas dan Fungsi TAJJ serta dasar pemberian anggaran yang disertai bukti pendukung valid.
- Laporan hasil kinerja dan pertanggungjawaban anggaran TAJJ selama lima tahun terakhir untuk memastikan transparansi.
- Implementasi kebijakan efisiensi anggaran dengan menghapus kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan.
“Kami berharap Gubernur dapat memberikan penjelasan transparan dan bertindak tegas dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran,” kata Kang Joker.
Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik
Kang Joker menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia berharap audiensi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan anggaran di Provinsi Jawa Barat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tutupnya.
