Breakingnewsjabar.com – Penutupan perusahaan dan pabrik di beberapa wilayah Jawa Barat semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan pada 2025. Setelah penutupan perusahaan power supply PT Sanken Indonesia di Kabupaten Bekasi, kini giliran produsen bulu mata PT Danbi Internasional di Garut yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada 19 Februari 2025. Status dan hak-hak 2.100 karyawannya pun menjadi tidak jelas.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, pada Selasa (25/2/2025). Menurutnya, pailitnya PT Danbi sangat mengejutkan karena perusahaan tersebut masih beroperasi secara normal hingga hari terakhirnya. Para pekerja sama sekali tidak diberitahu sebelumnya bahwa pabrik akan ditutup.
“Mereka diberitahu langsung oleh manajemen pada tanggal 19 kemarin ketika mereka sedang bekerja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Pabrik mereka dipailitkan karena tidak bisa membayar utang kepada supplier,” kata Roy.
Upaya Penyelesaian Hak-Hak Karyawan
Saat ini, KSPSI tengah melakukan proses pengawalan dan penelusuran data karyawan untuk mengajukan tagihan atau perhitungan hak-hak para pekerja yang belum dibayarkan. Pengadilan telah menunjuk koordinator untuk menuntaskan hak-hak karyawan. Namun, Roy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut harus mengambil langkah strategis agar perusahaan tetap dapat beroperasi.
“Selanjutnya pemerintah Garut harus mengambil langkah agar perusahaan masih bisa berjalan, karena proses penutupannya terjadi ketika karyawan sedang bekerja, kemudian sorenya ditutup, tanpa ada tanda-tanda di awal. Jadi normal pas pulang kerja tim datang bahwa perusahaan ditutup berdasarkan putusan pengadilan,” ucapnya.
Roy juga meminta Pemkab Garut untuk tidak membiarkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta turut mendorong agar perusahaan tetap beroperasi. Jika alternatif ini tidak dapat diterima, pemerintah harus memastikan hak-hak buruh diselesaikan sesuai Undang-Undang.
“Kalau alternatif itu tidak bisa diterima, maka pemerintah Garut harus kawal hak-hak buruh agar segera terselesaikan sesuai UU. Kami khawatir proses pailit ini tidak terselesaikan,” tambahnya.
Secara umum, Roy menyoroti potensi penutupan pabrik-pabrik lain akibat sepi order. Ia mengharapkan pemerintah provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan penguasaan pasar domestik. Pasar internasional ekspor saat ini dinilai kurang stabil, sehingga pasar domestik harus lebih dioptimalkan.
“Karena yang pertama kalau bicara kondisi perusahaan padat karya itu persoalannya mereka enggak punya order. Mereka punya barang tapi enggak laku. Di sisi lain, pasar domestik Indonesia malah dibanjiri barang impor yang murah sehingga barang-barang yang diproduksi dalam negeri kalah bersaing,” ujarnya.
Menurut Roy, pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap alasan penutupan perusahaan dalam satu tahun terakhir dan mencari solusi terbaik. Salah satu langkah penting adalah membuka lahan kerja untuk industri-industri padat karya agar dapat menyerap angkatan kerja baru maupun korban PHK.
“Sekarang kan banyaknya padat modal yang penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Jabar harus mendorong agar investor itu banyak menyerap yang PHK dan lulusan sekolah, dan pemerintah harus membuka keran ekspor ke negara lain jangan hanya bergantung pada Eropa, sehingga ketika ada masalah geopolitik, perdagangan jadi terganggu,” katanya.
Roy menekankan perlunya langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan ini:
- Optimalisasi Pasar Domestik:
Pemerintah harus mengurangi dominasi barang impor murah di pasar domestik agar produk lokal dapat bersaing. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan insentif bagi pelaku usaha dalam negeri. - Diversifikasi Ekspor:
Pemerintah harus membuka akses ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, agar tidak hanya bergantung pada pasar Eropa yang rentan terhadap gejolak geopolitik. - Mendorong Investasi Padat Karya:
Pemerintah harus memberikan insentif kepada investor untuk mendirikan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk korban PHK dan lulusan sekolah. - Pengawasan Terhadap Hak Buruh:
Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak buruh, terutama yang terdampak penutupan perusahaan, diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
