Breakingnewsjabar.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa humas pemerintah tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin marak di era disrupsi digital.
“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah dengan tema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 , di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Meutya menekankan pentingnya sinergi antarhumas pemerintah, yang bukan hanya sekadar kerja sama teknis, tetapi juga strategi nasional untuk mengelola narasi publik secara efektif.
Ia mengibaratkan peran humas seperti tim sepak bola. Tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.
Perubahan Pola Konsumsi Informasi Masyarakat
Meutya menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara itu, survei IDN Research Institute (2025) mencatat bahwa 43 persen dari kalangan Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapatkan dari media sosial dibandingkan media konvensional.
“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” kata Meutya.
Ia menambahkan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” tambahnya.
Humas Sebagai Pengarah Wacana Publik
Di era konvergensi media, Meutya mengutip pemikiran komunikasi Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Oleh karena itu, peran humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” ujarnya.
Meutya juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menekankan pentingnya sinergi agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.
Komunikasi sebagai Strategi Utama Keberhasilan Kebijakan
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ungkap Hasan.
Ia menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara humas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.
Menkomdigi Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya.
