Breakingnewsjabar.com – Menjelang Ramadan 2025, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja di Indonesia. Sejumlah perusahaan dari berbagai sektor telah mengumumkan PHK massal, termasuk Yamaha Music Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Sanken Indonesia, hingga jaringan restoran cepat saji KFC. PHK ini berdampak signifikan terhadap ribuan pekerja yang kini harus menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Yamaha Music Indonesia: Relokasi Pabrik ke China
Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah Yamaha Music Indonesia. Serikat pekerja perusahaan tersebut telah menemui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk menyampaikan kekhawatiran terkait rencana PHK massal. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa Yamaha Music Indonesia akan melakukan PHK terhadap lebih dari seribu karyawan akibat relokasi pabrik ke China.
“Intinya diminta untuk harus sesuai dengan hak, kewajiban, dan kemampuan perusahaan,” ujar Indah, seperti dikutip dari Kompas.com . Kemenaker meminta agar proses PHK dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan atas kesepakatan kedua belah pihak.
Sritex: Pailit dan Ribuan Pekerja Terancam
Di Jawa Tengah, situasi serupa terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, perusahaan tekstil raksasa ini mulai menerbitkan surat PHK kepada ribuan karyawannya. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widada, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 6.660 orang.
Saat ini, para pekerja tengah mengurus jaminan kehilangan pekerjaan (JHT) dan pesangon. “Itu tadi pada ngisi sebagian. Kalau di-PHK kan ada suratnya,” kata Widada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia juga meminta agar dana JHT dapat segera dicairkan untuk membantu para pekerja yang terdampak.
Selain PHK, Sritex juga menghadapi masalah keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Widada berharap sisa kewajiban perusahaan, termasuk pesangon dan gaji tertunggak, dapat diselesaikan tepat waktu.
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menghadapi Gelombang PHK
Widada menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas gelombang PHK yang terjadi. Ia meminta Kementerian Investasi, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, serta Koordinator Perekonomian untuk turun tangan dan mencari solusi konkret bagi para pekerja yang terdampak.
“Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab atas situasi ini. Bukan hanya soal pesangon, tapi juga bagaimana memberikan pelatihan dan akses lapangan kerja baru bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan,” tegas Widada.
Dampak Sosial dan Ekonomi PHK Massal
PHK massal yang terjadi di berbagai sektor tidak hanya berdampak pada individu pekerja, tetapi juga pada keluarga mereka dan perekonomian secara keseluruhan. Banyak pekerja yang kehilangan sumber pendapatan utama, sementara biaya hidup terus meningkat. Kondisi ini diperparah dengan tantangan mendapatkan pekerjaan baru di tengah persaingan yang semakin ketat.
Para pengamat ekonomi memperingatkan bahwa gelombang PHK ini dapat memperburuk tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia jika tidak segera ditangani dengan serius. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja sangat penting untuk mencari solusi jangka panjang.
Harapan untuk Solusi Konkret
Indah Anggoro Putri dari Kemenaker menekankan pentingnya dialog antara perusahaan dan pekerja untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi selama proses PHK. Ia juga mengimbau agar perusahaan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pemerintah siap mendampingi dan memfasilitasi proses ini agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tutup Indah.
