Breakingnewsjabar.com – Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ahok, yang menjabat sebagai Komut PT Pertamina dari 2019 hingga 2024, menyatakan kesiapannya untuk dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) guna memberikan klarifikasi.
“Makanya kalau saya, senang kalau Jaksa mau panggil,” ujar Ahok dalam wawancara di kanal YouTube Liputan6 , Minggu (2/3/2024).
Ahok juga menyampaikan kesediaannya untuk buka-bukaan dalam sidang terbuka. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku memiliki rekaman suara selama memimpin rapat di Pertamina. Ia meminta agar rekaman tersebut diputar di sidang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan migas pelat merah itu.
“Saya siap. Saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam,” katanya.
Ahok diangkat menjadi Komut PT Pertamina pada November 2019 oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN. Pengangkatannya menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, mantan politisi Partai Gerindra ini tetap menjalankan tugasnya dengan fokus pada pengelolaan manajemen perusahaan.
“Tugas saya bukan mencampuri bisnis Pertamina. Tugas saya mengurusi manajemennya. Beliau [Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina] yang mengurusi bisnisnya,” ungkap Ahok dalam salah satu kesempatan.
Selama menjabat, Ahok dikenal blak-blakan mengungkap berbagai masalah di Pertamina. Salah satunya adalah hambatan yang dialami dalam transformasi internal perusahaan. Hal ini ia sampaikan dalam dialog bersama WNI di Amerika Serikat melalui kanal YouTube Amerika Bersatu .
Ahok juga pernah membuat pernyataan kontroversial dengan meminta Kementerian BUMN dibubarkan. Menurutnya, struktur BUMN saat ini sudah terlalu kompleks, dengan banyak anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan yang sulit dikontrol.
“Inilah BUMN sudah beranak, cucu, cicit, canggah, seenaknya itu di bawah. Bagi bonus seenaknya. Kami enggak bisa kontrol lagi karena enggak punya orang,” ujarnya.
Kritik Ahok terhadap Fasilitas Mewah Direksi Pertamina
Ahok juga sempat membongkar fasilitas mewah yang dinikmati jajaran direksi dan komisaris Pertamina, seperti kartu kredit dengan limit mencapai Rp30 miliar. Ia menilai fasilitas tersebut tidak transparan dan mengusulkan agar dicabut demi efisiensi perusahaan.
“Kalau berani memakai, ya harus berani buka [laporan belanja]. CC [credit card] itu yang direksi auto debit dari bank setiap ada tagihannya. Tidak jelas. Makanya kalau enggak mau lapor dan jelaskan, iya tutup saja,” tegas Ahok pada Kamis (17/6/2021).
Pengunduran Diri Ahok dari Pertamina
Perjalanan Ahok sebagai Komut Pertamina resmi berakhir pada 2 Februari 2024, setelah ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Meski demikian, jejaknya di perusahaan migas tersebut masih meninggalkan kesan mendalam, terutama melalui sikap transparan dan kritisnya terhadap berbagai praktik yang dianggap tidak sesuai.
Dengan kesiapannya membuka rekaman rapat di sidang terbuka, Ahok berharap masyarakat dapat mengetahui fakta-fakta sebenarnya terkait isu korupsi di Pertamina. “Saya senang kalau bisa membantu mengungkap kebenaran. Biar rakyat tahu apa yang terjadi,” pungkasnya.
