Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, Senin (3/3/2025). Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa perubahan Perda ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
Evaluasi tersebut merujuk pada Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dukungan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta Pasal 127 ayat (2) Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan dalam Perda ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
- Penyesuaian sejumlah pasal terkait jenis jasa umum.
- Penyempurnaan ketentuan pajak barang dan jasa tertentu, seperti tenaga listrik, pelayanan kebersihan, serta penyewaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- Revisi terhadap pasal-pasal yang mengatur retribusi jasa usaha dan persetujuan pembangunan gedung.
Langkah Strategis Pemkot Bandung untuk Implementasi Kebijakan
Dalam pendapat akhirnya, Farhan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan implementasi kebijakan pajak dan retribusi ini berjalan optimal. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Sosialisasi Masif : Setelah raperda ini resmi menjadi Perda, sosialisasi akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Pendataan Berkala : Pendataan berkala akan dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi pajak yang terlewat atau terjadi duplikasi data.
- Digitalisasi Perpajakan : Penerapan sistem digitalisasi perpajakan yang lebih baik akan diperkuat guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Dorongan Ekonomi Lokal : Pemkot Bandung juga akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya UMKM dan sektor industri kreatif, agar kontribusi pajak dan retribusi dapat lebih optimal.
“Dengan disahkannya Raperda ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program strategis di Kota Bandung,” ujar Farhan.
Apresiasi DPRD Kota Bandung Terhadap Proses Pembahasan
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menyampaikan bahwa pengambilan keputusan terhadap Raperda ini telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam matriks terlampir. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahan raperda ini.
“Atas nama pimpinan DPRD Kota Bandung, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung serta seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja sama dalam proses ini,” kata Toni.
Toni menambahkan, keberhasilan pengesahan raperda ini merupakan bukti sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat regulasi daerah demi kemajuan Kota Bandung.
Harapan untuk Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
Dengan disahkannya perubahan Perda ini, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan PAD akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
Farhan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan semua pihak, Kota Bandung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya.
Sumber : Humas Kota Bandung
