Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk triwulan II tahun 2025 akan sepenuhnya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional , sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 . Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti , usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini sepenuhnya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden,” ujar Amalia.
Amalia menjelaskan bahwa data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial. Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) , sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Dari 20,3 juta KPM, saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah itu, 14,3 juta KPM berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Menteri Sosial per akhir 31 Mei,” tambah Kepala BPS.
Lebih lanjut, Amalia menekankan bahwa BPS juga melakukan pembersihan data untuk meminimalisir kesalahan sasaran atau inclusion error . Dengan menggunakan data yang lebih akurat, program bansos diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II ini.
“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, penyaluran bansos pada triwulan II ini diharapkan lebih tepat sasaran. Selain itu, program ini juga akan menjadi salah satu stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, Amalia menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon tarif jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat sebesar 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.
“Insentif berupa diskon tiket, transportasi, dan tarif jalan tol ini akan sangat mendukung peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, dari data BPS, terlihat ada tiga titik puncak mobilitas masyarakat dalam setahun. Pertama, pada saat lebaran; kedua, pada libur sekolah Juni-Juli; dan ketiga, pada akhir tahun,” jelas Amalia.
Penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dalam penyaluran bansos merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kebijakan bantuan sosial lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan integrasi data yang dilakukan sejak awal 2025, pemerintah berupaya meminimalisir kesalahan administratif, seperti inclusion error (penerima tidak layak) dan exclusion error (layak tetapi tidak terdaftar).
Validasi data oleh BPKP menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hanya keluarga penerima manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. Fokus pada desil 1-4 , yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan.
Selain itu, bansos juga dirancang untuk berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Peningkatan mobilitas masyarakat, yang didukung oleh insentif seperti diskon transportasi dan tarif jalan tol, juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk merangsang aktivitas ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat cenderung mencapai puncaknya selama periode tertentu, seperti lebaran, libur sekolah, dan akhir tahun. Insentif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan, baik untuk keperluan wisata maupun kegiatan ekonomi lainnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan konsumsi dan pendapatan di berbagai sektor.
Langkah-langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memadukan kebijakan sosial dan ekonomi dalam rangka menciptakan stabilitas dan pertumbuhan yang inklusif. Dengan data yang lebih akurat dan insentif yang tepat waktu, pemerintah berharap dapat mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sumber: presidenri.go.id
