Breakingnewsjabar.com – JABAR | Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi memimpin rapat terkait pembangunan infrastruktur di Parung Panjang. Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi tampak sangat emosional hingga hampir meneteskan air mata. Ia menegaskan permintaannya agar uang sebesar Rp70 miliar yang tersimpan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditarik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Dedi Mulyadi ingin memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih layak di Jawa Barat, khususnya di wilayah Parung Panjang. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi yang sudah ada jauh lebih mendesak dibandingkan dengan rencana pembangunan tol tambang yang belum terealisasi selama tiga tahun terakhir.
“Jalan Tol Tambang mungkin baru selesai pada 2027, tapi jika kita tidak memperbaiki jalan yang sudah ada, jumlah korban jiwa bisa bertambah hingga 300 orang. Saya tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun dan meningkatkan kualitas jalan provinsi yang sudah ada,” tegas Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari YouTube KDM pada Selasa, 18 Februari 2025.
Dedi juga menjelaskan bahwa dana untuk merealisasikan pembangunan tersebut sudah tersedia di BUMD. Oleh karena itu, ia meminta agar uang sebesar Rp70 miliar tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan provinsi.
“Uangnya dari mana? Uang yang ada di BUMD Rp70 miliar. Tarik ke Pemprov, kan sudah ada Rp70 miliar di situ. Alokasikan untuk memperbaiki jalan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berspekulasi dengan memprioritaskan pembangunan tol tambang yang prosesnya berlarut-larut, sementara jalan provinsi yang menjadi urat nadi transportasi warga dibiarkan rusak parah. Ia mengingatkan bahwa jika jalan provinsi tidak segera diperbaiki, jumlah korban jiwa akibat kondisi jalan yang buruk akan semakin banyak.
“Pada 2026, proses pembangunan tol tambang masih terus berjalan. Namun, jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tetapi jalan provinsinya dibiarkan begitu saja. Yang mati karena kecelakaan di jalan provinsi akan semakin banyak,” kata Dedi.
Sebagai informasi, jalan provinsi di Parung Panjang kerap disebut sebagai “jalan maut” karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Kondisi jalan yang rusak dan minim perawatan menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut.
