Breakingnewsjabar.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana tegas untuk menangani maraknya geng motor, balap liar, dan premanisme di wilayahnya. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memasukkan pelaku ke dalam program wajib militer. Ia juga menyebut telah memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendukung program ini.
“Rencananya, mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda, atau antarsiswa, akan dimasukkan ke dalam wajib militer. Saya juga berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke dalam pendidikan SMA sebagai bagian dari pembentukan karakter bela negara,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), usai pelantikan kepala daerah.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, Dedi menyatakan akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat. “Saya akan kerja sama dengan Kodam dan Polda Jabar,” tambahnya.
Ubahan Anggaran untuk Pembangunan Sekolah dan Pembebasan Tanah
Selain menangani isu keamanan, Dedi juga memaparkan rencana besar terkait pendidikan di Jawa Barat. Salah satu fokus utamanya adalah mengubah alokasi anggaran yang sebelumnya dinilai tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan ruang kelas baru dan pembebasan tanah untuk sekolah-sekolah baru.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi anggaran pada Rabu (19/2/2025), pihaknya berhasil mengidentifikasi dana sebesar Rp 5,5 triliun yang dapat dialokasikan ulang. “Dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan sambil mengikuti retreat di Magelang,” kata Dedi.
Dari total anggaran tersebut, Dedi menjelaskan bahwa sebagian besar akan digunakan untuk membangun 3.333 ruang kelas baru di sekolah-sekolah SMA di Jawa Barat. Anggaran untuk ruang kelas baru meningkat signifikan dari Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Selain itu, ia juga berencana membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah baru dalam dua tahun ke depan.
“Kami akan menggunakan anggaran tersebut untuk membangun sekolah baru dan membebaskan tanah-tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat. Total kebutuhan anggaran untuk ruang kelas di Jawa Barat yang disiapkan oleh pemerintah provinsi mencapai Rp 4,2 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh program ini akan direalisasikan dalam waktu dua tahun, yakni pada 2026 dan 2027. “Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027,” pungkas Dedi.
Langkah Strategis untuk Pendidikan dan Keamanan
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan dan keamanan adalah dua prioritas utama dalam kepemimpinannya. Melalui program wajib militer, ia berharap dapat menekan angka kejahatan remaja, seperti geng motor dan balap liar, sekaligus membentuk karakter bela negara di kalangan siswa SMA. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dan pembebasan tanah diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat.
“Ini adalah komitmen saya untuk memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang pendidikan yang berkualitas,” tutup Dedi.
