Breakingnewsjabar.com – BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , menjelaskan motivasi dan dampak dari konten-konten yang ia buat selama ini, termasuk kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dan langkah-langkah lainnya. Penjelasan ini disampaikan saat rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kemudahan investasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar 2024 di ruang sidang DPRD Jabar , Kamis (22/5/2025).
Menanggapi rekomendasi DPRD terkait LKPJ Gubernur 2024, Dedi menekankan bahwa aktivitas pembuatan konten merupakan bagian dari strategi untuk menangani berbagai masalah di Jawa Barat.
“Soal rekomendasi angka kemiskinan yang masih tinggi di Jabar, usulan ke depan adalah mengundang LKPJ Bupati karena tanggung jawab Jabar tidak hanya ada di OPD, tetapi juga di Pemerintah Kabupaten, Kota, dan desa. Kita tidak memiliki rakyat yang terkelola langsung oleh provinsi. Mohon dipaparkan kemiskinan tinggi di mana, desa mana, dan angka investasi tertinggi di mana. Infrastruktur yang bermasalah juga harus terpetakan dan terorkestrasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedi menyoroti bahwa investasi menjadi aspek utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat. Tingginya angka kemiskinan di Jabar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar. Keberhasilan penanganan kemiskinan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan desa.
“Selanjutnya, masalah pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pengendalian lingkungan, serta belanja pemerintah yang masih besar juga menjadi perhatian kami,” tambahnya.
“Rangkaian rekomendasi ini adalah tugas kami. Namun, apa yang saya lakukan selama ini, meski sering dinilai kontroversial, one man show, atau terlalu fokus pada konten, sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi semua permasalahan di Jabar,” ucap Dedi.
Dia memberikan contoh ketika melakukan sidak ke lokasi galian C beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika ia terlebih dahulu melakukan koordinasi melalui rapat-rapat dengan jajarannya, pelaku pelanggaran lingkungan mungkin sudah mengetahui rencana tersebut. Namun, dengan turun langsung ke lapangan, aksinya menciptakan efek kejut, viral, dan menghasilkan perhatian penuh dari berbagai pihak.
“Sehingga hari ini, seluruh penambangan liar mulai menjadi atensi Kapolda , Jaksa Agung , dan proses pidana mulai dilakukan terhadap siapa pun yang melanggar aturan lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, Dedi menegaskan komitmennya terhadap penanganan masalah lingkungan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan, daerah aliran sungai (DAS), dan pesawahan. Ia meminta kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kebijakan ini dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang demi menjadikan bumi Jabar lebih baik.
Dedi juga menyoroti masalah pendidikan, seperti beban biaya tambahan bagi orang tua siswa meskipun SMA sudah digratiskan. Biaya seperti seragam, jajan, studi tour, hingga wisuda kerap menjadi beban tambahan yang memaksa warga meminjam uang kepada rentenir atau pinjaman online (pinjol). Untuk itu, ia mulai melarang praktik-praktik tersebut agar tidak menambah beban masyarakat.
“Tidak mudah mengelola Jabar yang luas dan otonom. Diperlukan pendekatan emosional layaknya seorang ayah kepada anaknya. Saya berusaha melibatkan Ketua RT, RW, dan Kepala Desa karena warga membutuhkan sentuhan personal, bukan sekadar pendekatan struktural,” pungkasnya.
Sumber: pikiran-rakyat.com
