Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib siswa/siswi kelas 3 SMA/SMK di Jawa Barat yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube KDM Channel, Rabu (25/2/2025), Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) guna meminta pertimbangan khusus terkait masalah ini.
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah-sekolah yang siswanya tidak bisa mendaftar SNBP karena pihak sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kelalaian siswa, tetapi kelalaian pihak sekolah,” ujar Dedi Mulyadi.
Aksi Protes Siswa Terdampak
Sejumlah siswa dari beberapa sekolah di Jawa Barat menggelar aksi protes dan demonstrasi atas kegagalan mereka mengikuti SNBP. Masalah ini dipicu oleh kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS, tahap penting dalam proses pendaftaran SNBP. Pengisian PDSS sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 6 Januari hingga 31 Januari 2025, namun beberapa sekolah tidak menyelesaikannya tepat waktu. Akibatnya, para siswa kehilangan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes.
Beberapa sekolah yang terdampak antara lain SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi. Gubernur Dedi secara khusus menyertakan nama-nama siswa yang terkena dampak dalam surat yang dikirim ke Mendikbudristek sebagai upaya agar permasalahan ini mendapat perhatian khusus.
“Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa, tetapi kelalaian pihak sekolah,” tegasnya.
Larangan Study Tour dan Kegiatan Mahal
Selain memperjuangkan hak siswa terkait SNBP, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti beban finansial yang sering ditanggung orang tua siswa akibat kegiatan sekolah yang membutuhkan biaya tinggi, seperti study tour, kunjungan industri, perpisahan, atau wisuda.
“Tingginya angka pinjaman online (pinjol) di Jawa Barat sebagian disebabkan oleh biaya sekolah. Tidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai orang tua berhutang ke bank emok atau pinjol,” katanya.
Ia menegaskan larangan bagi sekolah untuk mengadakan study tour keluar Jawa Barat atau kegiatan mahal lainnya yang memberatkan orang tua siswa. Sebagai gantinya, kegiatan perpisahan atau kelulusan sebaiknya dilaksanakan secara kreatif oleh siswa melalui OSIS, tanpa campur tangan pihak sekolah atau guru. Iuran diperbolehkan asalkan diinisiasi dan dikelola oleh siswa sendiri.
“Tidak perlu mendramatisasi dan berkomentar aneh-aneh,” tegas Dedi.
Harapan untuk Solusi Berkeadilan
Gubernur Dedi Mulyadi berharap Mendikbudristek dapat memberikan solusi adil bagi siswa yang menjadi korban kelalaian sekolah. Menurutnya, masa depan siswa tidak boleh dikorbankan hanya karena ketidakdisiplinan pihak sekolah dalam mengelola administrasi.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Siswa sudah berusaha keras belajar, jangan sampai hak mereka hilang begitu saja karena kesalahan sistemik,” tutupnya.
Sumber : Humas Jabar
