Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/2/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, termasuk realokasi APBD 2025 Pemda Provinsi Jabar yang sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran ini bukan dalam rangka efisiensi, melainkan sebagai bentuk penyesuaian dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa hasil realokasi anggaran senilai Rp5,4 triliun akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang merinci seluruh belanja turunan dari realokasi tersebut. Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa saat ini paparan masih dalam gambaran umum dan belum mencakup rincian per item kegiatan yang akan dilaksanakan.
“Dari realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah berupa Pergub yang menjabarkan seluruh belanja-belanja hasil realokasi. Saat ini kami baru menyampaikan gambaran umum, belum sampai pada judul per item kegiatan yang akan dikerjakan,” imbuhnya.
Fokus Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Menurut Dedi, salah satu fokus utama realokasi anggaran adalah pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta penyediaan jaringan air bersih untuk masyarakat. Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung visi Jabar Istimewa.
“Anggaran dialokasikan pertama untuk pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat. Kedua, untuk pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik, jaringan air bersih, beasiswa, dan kegiatan pembangunan lainnya dengan angka-angka yang fantastis,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa realokasi APBD menjadi salah satu langkah strategis untuk mengejawantahkan visi Jabar Istimewa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, realokasi ini juga bertujuan untuk merespons berbagai peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat.
“Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum terselesaikan, banjir di Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), Kota Bandung, Garut, hingga Bogor. Semua itu membutuhkan realokasi anggaran untuk pelayanan masyarakat,” ucap Dedi.
Realokasi Anggaran sebagai Upaya Responsif dan Progresif
Dedi menekankan bahwa realokasi anggaran bukan hanya soal pengalihan dana, tetapi juga upaya responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menyebut bahwa penanganan bencana alam seperti banjir menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Realokasi ini adalah wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun penanganan bencana,” tuturnya.
Dengan adanya realokasi ini, Dedi berharap pelayanan publik di Jawa Barat dapat semakin optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan anggaran yang diambil.
Sumber : Humas Jabar
