Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) , menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) bertema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah”, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta , Kamis (10/7/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045 .
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak , menyoroti masih maraknya praktik korupsi di Indonesia. Ia menyebut bahwa selama pengalamannya sebagai jaksa, banyak kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi negara, mulai dari presiden, pimpinan partai politik, hingga kepala daerah.
“Rasanya sudah bosan menangani perkara korupsi. Namun, demi bangsa dan negara, saya tetap berbagi pengetahuan agar kita bisa membangun Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Johanis.
Ia juga menyoroti rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang pada tahun 2024 hanya mencapai skor 37 . Angka ini mencerminkan kuatnya akar korupsi di berbagai lini pemerintahan.
“Jika kita melihat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia , IPK mereka jauh lebih tinggi karena berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Padahal, kita adalah negara kaya raya, punya tambang, emas, dan nikel, tapi masih saja dibayangi korupsi,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antikorupsi, KDM , sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, bersama Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa , menandatangani komitmen antikorupsi di akhir acara. Penandatanganan ini juga diikuti oleh kepala daerah dari provinsi lain, seperti DKI Jakarta , Banten , Lampung , Sumatera Selatan , dan Kepulauan Bangka Belitung .
Penandatanganan komitmen ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat integritas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sumber: HUMAS JABAR
