breakingnewsjabar.com – Inspektur Pengawas Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa proses pendaftaran untuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya alias gratis. Ia juga meminta seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri untuk mengawal ketat proses rekrutmen guna mencegah praktik percaloan yang dapat merusak integritas sistem.
Menurut Dedi, proses penerimaan calon anggota Polri telah dirancang dengan prinsip transparansi, kejujuran, akuntabilitas, dan humanisme. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak lagi memiliki anggapan bahwa untuk masuk Polri harus membayar.
“Tolong sampaikan kepada masyarakat, masuk polisi itu gratis. Jika ada yang dibujuk atau dirayu untuk membayar demi masuk polisi, ingatkan mereka agar tidak percaya,” ujar Dedi dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Dedi menjelaskan bahwa SSDM Polri adalah satuan kerja yang bertanggung jawab mengawal proses rekrutmen anggota kepolisian. SSDM bertugas merekrut anggota baru melalui berbagai jalur, seperti tamtama, bintara, perwira, hingga perwira sumber sarjana. Satuan ini diharapkan bekerja secara jujur dan profesional, serta mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa masuk Polri benar-benar gratis.
“Harus jelas kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis. Kegiatan rekrutmen harus betul-betul bersih. Sampaikan terus-menerus kepada masyarakat agar mereka benar-benar memahami hal ini,” tegasnya.
Pada tahun ini, Polri melakukan sejumlah pembaruan dalam metode rekrutmen. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pengembangan fitur digital untuk Uji Kesamaptaan Jasmani (UKJ), Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi menggunakan metode Situational Judgement Test (SJT), serta pemeriksaan saraf. Langkah ini bertujuan untuk mencetak anggota Polri yang berkualitas dan profesional.
Namun, Dedi mengakui bahwa selama proses pendaftaran, tak jarang muncul respons negatif dari masyarakat yang tidak lolos tes. Meski demikian, ia menekankan agar seluruh staf di SSDM tetap memberikan layanan yang ramah, karena hal ini akan menjadi cerminan wajah institusi Polri di mata masyarakat.
“Prioritas utama dalam penerimaan calgota anggota Polri adalah kualitas. Kami juga membuka ruang komunikasi publik seluas-luasnya, termasuk hotline dan sistem pelaporan (whistle blower system ), untuk menampung dan merespons keluhan masyarakat demi meningkatkan proses rekrutmen yang lebih baik,” pungkasnya.
