Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menilai pertemuan Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sebagai cerminan pelaksanaan demokrasi yang sehat. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penting untuk melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Pernyataan tersebut disampaikan KDM saat menghadiri acara Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).
“Ini adalah bagian dari proses berdemokrasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dengan delegasi yang diwakili oleh para ketua DPRD,” ujar KDM.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyerap aspirasi dari para Ketua DPRD Provinsi yang hadir. Salah satu keluhan utama yang disampaikan adalah terkait keterbatasan anggaran yang sering kali menghambat peningkatan kinerja lembaga legislatif.
“Teman-teman DPRD (seluruh Indonesia) menyampaikan bahwa mereka ingin meningkatkan kinerja, namun terkendala dengan pengeluaran anggaran yang terlalu besar,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, KDM berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto , meminta agar pengelolaan keuangan di DPRD Provinsi dapat dialokasikan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
“Harapan saya, nanti akan ada perubahan dalam pengelolaan keuangan DPRD melalui koordinasi dengan Pak Presiden,” tegas KDM.
Acara ini dihadiri oleh puluhan Ketua DPRD dari berbagai provinsi di Indonesia, yang turut berpartisipasi dalam diskusi untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan kinerja legislatif di tingkat provinsi.
Sumber: HUMAS JABAR
