Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri menerima lebih dari 300 laporan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024. “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menurut Bima, setiap laporan akan ditindaklanjuti. Terlebih lagi, pelaksanaan pilkada akan digelar pada 27 November 2024 atau tinggal tujuh hari lagi.
Politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan para kepala daerah yang menjadi petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik. “Enggak boleh begitu kembali langsung main copot main geser semua ada aturannya apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima. Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
“Jadi tidak boleh sembarangan mengganti-ganti pejabat gitu ya, kalau tidak sesuai dengan aturan maka dianulir salah satunya adalah di Buton Selatan,” kata Bima. “Kemudian, ada juga laporan kepala daerah yang conflict of interest pj ini di Gayo Luwes di Sumatera Utara ini juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi jadi kita merespons semua aduan itu,” ujar dia.
Dikutip dari : https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/14242011/kemendagri-terima-lebih-dari-300-laporan-terkait-netralitas-asn-pada-pilkada
