Breakingnewsjabar.com – Bandung | Mahasiswa Jabar Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’, Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan.
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) di Jawa Barat menggelar demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/2/2025) sore. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Bandung Raya yang mengecam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai merugikan sektor pendidikan.
Meski diguyur hujan, semangat demonstran tidak surut. Mereka tetap melanjutkan orasi dan membentangkan poster-poster yang mengkritik kebijakan pemerintah. Sebagai bentuk protes, massa juga membakar ban untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.
“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji ulang aturan efisiensi yang berdampak buruk pada dunia pendidikan,” tegas salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Plt. Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menjelaskan bahwa aksi ini membawa sejumlah tuntutan yang mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan evaluasi anggaran. Menurutnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap tegas dengan meminta pemerintah membenahi permasalahan pendidikan melalui beberapa poin tuntutan.
“Kami menuntut pemerintah untuk menyadari dan memperbaiki masalah yang ada melalui poin-poin tuntutan yang kami bawa hari ini,” ujar Rhido.
Adapun poin-poin tuntutan yang disuarakan dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ ini meliputi:
- Menaikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
- Membatalkan seluruh pemangkasan anggaran pendidikan.
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Mengembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal.
- Memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak buruh dan kaum tani yang selama ini terhalang oleh biaya pendidikan tinggi.
- Menyediakan sarana prasarana pendidikan berkualitas.
- Membuka ruang demokrasi seluas-luasnya.
- Menyelesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pengalihan efisiensi anggaran pendidikan dengan cara mengefisienkan tunjangan para pejabat. Mereka turut meminta agar tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen tetap dijamin.
“Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai pendukung,” tandas Rhido.
Aksi ini menjadi wujud nyata protes mahasiswa terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, khususnya dalam hal pendidikan. Mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.
