Breakingnewsjabar.com – KABUPATEN BANDUNG | Paguyuban Pengusaha Soreang Kabupaten Bandung dan beberapa Ormas LSM menggelar aksi damai bersama untuk menyuarakan keresahan mereka atas ketidakadilan dalam pembagian paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Para pengusaha kecil yang tergabung dalam Paguyuban tersebut dan beberapa Ormas LSM menilai bahwa paket-paket pekerjaan justru dikuasai oleh segelintir pengusaha besar dan pejabat tertentu. Namun Sampai berita ini muncul belum ada konfirmasi atau klarifikasi dari Pihak PUTR, sampai berita ini muncul belum ada konfirmasi dan klarifikasi, meskipun sudah mencari ke kantor dinas PUTR dan mencoba menghubungi melalui telepon, namun tidak ada pihak yang memberikan jawaban terkait Aksi tersebut. (Rabu, 23 April 2025)
Menurut Koordinator Aksi, Kang Yadi dari GMPI, ketidakberesan ini sudah dirasakan sejak usai Lebaran, di mana banyak pengusaha kecil tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Padahal, mereka sangat mengandalkan paket PL untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta menafkahi keluarga.
“Yang butuh makan bukan hanya pengusaha besar. Pengusaha kecil pribumi pun perlu bekerja untuk menghidupi anak istrinya,” tegas Kang Yadi dalam orasinya.
Kekisruhan dalam pembagian paket ini, menurut Paguyuban, berawal dari penunjukan salah satu staf ASN yang berperan mengambil peran dan tanggungjawab kepala seksi (Kasie) di Dinas PUTR, yang disebut sebagai “Mr. X”. Pejabat baru ini dinilai tidak memahami situasi lapangan serta karakteristik para pengusaha lokal. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi ribuan paket PL yang tersedia.
Para peserta aksi mempertanyakan sikap Kepala Dinas PUTR, Zeis, dan Bupati Dadanv Supriatna yang dinilai mengetahui kondisi ini namun tidak mengambil tindakan tegas. Mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pembagian paket pekerjaan serta keterlibatan lebih besar dari pengusaha kecil lokal dalam proyek-proyek pemerintah.
“Apa artinya keadilan jika hanya segelintir yang diuntungkan? Dimana peran pemerintah daerah untuk melindungi pengusaha pribumi kecil?” ungkap salah satu orator aksi.
Paguyuban Pengusaha Kabupaten Bandung berharap tuntutan mereka segera direspons, agar ke depan sistem distribusi paket pekerjaan lebih adil, transparan, dan berpihak pada seluruh pelaku usaha, terutama pengusaha kecil.
