Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pembentukan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.
Pemdaprov Jabar telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Dari keempat lokasi tersebut, dua di antaranya dinilai relatif siap digunakan, yaitu Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna.
Sentra Wyata Guna menjadi lokasi yang unik karena berada di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemdaprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Herman menyarankan agar siswa difabel di Wyata Guna tidak direlokasi, melainkan diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat sehingga tercipta lembaga pendidikan inklusif.
Hal ini disampaikan Herman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan lainnya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
“Kami sudah memeriksa lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Dari empat lokasi yang diajukan, dua di antaranya sudah kami pastikan kelayakannya setelah melihat langsung kondisi lapangan,” ungkap Herman.
Ia juga menambahkan bahwa Pemdaprov Jabar siap berbagi tanggung jawab dalam hal pembiayaan. Untuk aset Bina Siswa di Cisarua, meskipun tanahnya milik Kemensos, bangunannya merupakan milik pemda provinsi. Herman menyatakan kesiapan untuk menghibahkan bangunan tersebut guna memudahkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam waktu singkat.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa Pemdaprov Jabar akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk memastikan dukungan penuh terhadap pembentukan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin totalitas dalam mendukung program ini. Saat ini, ada delapan kabupaten/kota yang telah mengajukan alternatif lokasi, namun kondisinya masih harus diverifikasi di lapangan,” ujar Herman.
Untuk lahan milik pemda provinsi yang berpotensi dibangun fasilitas baru, Herman menyebutkan tiga lokasi yang telah diidentifikasi: pertama di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, seluas 10 hektare; kedua di Kota Bandung, seluas sekitar 10 hektare; dan ketiga di Jatinangor, Sumedang, seluas 5 hektare.
“Meskipun tanah-tanah tersebut belum bersertifikat, prinsipnya kami siap mendedikasikan lahan tersebut. Kami ingin Jawa Barat menjadi yang terdepan dalam mendukung program ini,” tegasnya.
45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten/kota di Indonesia telah siap untuk mulai menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026.
“Pada saat ini, baru 45 lokasi yang benar-benar siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Dari total 198 usulan lokasi yang masuk, 151 lokasi masih dalam proses kajian lebih lanjut. Sebanyak 115 lokasi merupakan tanah kosong yang dapat dibangun, sementara 36 lokasi lainnya adalah aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.
Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi masyarakat yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Prioritas penerima manfaat adalah siswa-siswi dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup 10 persen terendah dari populasi Indonesia.
“Jika desil 1 dan 2 sudah tidak ada lagi, maka boleh dari desil 3, tetapi prioritas utama tetap pada desil 1 dan 2,” jelas Saifullah.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis, termasuk untuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Sumber: Humas Jabar
