Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pihaknya akan kembali memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke gedung Parlemen untuk memberikan penjelasan terkait dalang di balik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.
“KKP masih memiliki tanggung jawab kepada kita untuk menjelaskan ini. Pada pertemuan berikutnya sebelum bulan puasa, KKP harus mengungkap siapa yang berada di balik semua ini,” kata Titiek Soeharto saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/2/2025).
Dia menegaskan bahwa DPR akan mendesak Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, untuk secara transparan mengungkap identitas pemilik serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pemagaran laut tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa yang diduga berupaya menguasai ruang laut secara ilegal.
“Laut ini bukan milik perorangan atau koperasi. Ini adalah aset negara. Tidak ada satu pun pihak yang berhak memagari atau membagi-bagi laut tanpa aturan yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Titiek Soeharto juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat dalam proyek ini. Ia meminta KKP untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan pagar laut tersebut. Termasuk mengganti biaya yang telah digunakan untuk membongkar pagar tersebut.
“Selama ini pembongkaran dilakukan secara swadaya oleh pemerintah. Ini harus diganti, mereka harus bertanggung jawab,” ujar Titiek Soeharto.
Sebelumnya, DPR telah memanggil KKP untuk membahas isu pagar laut pada 23 Januari lalu. Saat itu, Menteri KKP meminta waktu selama 20 hari untuk menyelesaikan penyelidikan. Namun, hingga pagar sepanjang 30,16 kilometer berhasil dibongkar pada Kamis (13/2/2025), KKP belum mengumumkan nama pelaku di balik proyek ini, dan penyelidikan masih terus berlangsung.
sumber : tempo.co
