Breakingnewsjabar.com – Baru-baru ini, pernyataan Dedi Mulyadi terkait kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang yang masih banyak mengalami kerusakan menjadi sorotan publik. Dedi menyoroti bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya perbaikan jalan di wilayah tersebut.
Saat menghadiri pertemuan bersama Gubernur Banten serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten, Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap keluhan masyarakat Pandeglang mengenai kondisi jalan yang belum mendapatkan perhatian maksimal. Ia menekankan bahwa masyarakat setempat sangat membutuhkan alokasi dana yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
Dedi juga mengajak para pemimpin daerah lainnya, termasuk bupati dan wali kota di sekitar wilayah tersebut, untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
Tanggapan Wakil Bupati Pandeglang
Menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengakui bahwa kondisi fiskal di Kabupaten Pandeglang memang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala signifikan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Iing menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dedi Mulyadi terhadap kondisi Pandeglang. Ia berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah provinsi maupun pusat, baik dalam bentuk hibah atau mekanisme lainnya yang dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami menyadari bahwa perhatian terhadap masalah ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi keuangan daerah serta dampaknya terhadap pembangunan di berbagai sektor,” ujarnya.
Upaya Optimalkan Pendapatan Daerah
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah Pandeglang berencana mengoptimalkan berbagai sektor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Iing menegaskan bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada anggaran yang ada, tetapi perlu berkolaborasi dan bekerja sebagai sebuah tim untuk mencari solusi terbaik.
“Komitmen untuk bekerja secara kolektif sangat penting guna membentuk tim yang kuat sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Menurutnya, tanggung jawab pembangunan infrastruktur bukan hanya milik satu pihak, melainkan harus menjadi kerja sama lintas sektor. Koordinasi lebih lanjut dengan bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) masih diperlukan untuk menentukan prioritas proyek infrastruktur yang akan dikerjakan dalam beberapa tahun mendatang.
Ia menjelaskan bahwa setelah bupati kembali dari agenda luar kota, akan ada pembahasan lebih lanjut guna menyusun rencana yang lebih terstruktur. Setiap tahun, capaian pembangunan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Harapan untuk Kolaborasi dan Perbaikan Infrastruktur
Pernyataan Dedi Mulyadi mengenai kondisi jalan rusak di Pandeglang dan minimnya anggaran mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur.
Namun, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, diharapkan kondisi jalan di Pandeglang bisa diperbaiki secara bertahap demi kesejahteraan masyarakat. “Kami optimis bahwa dengan sinergi yang kuat, pembangunan infrastruktur di Pandeglang dapat berjalan lebih baik ke depannya,” tutup Iing.
