Breakingnewsjabar.com – BANDUNG | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) resmi menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan kewajibannya. (18 Maret 2025)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku untuk tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024 ke belakang, tanpa batasan jumlah tahun. Program ini membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat serta badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya .
Melalui sapaan akrabnya, KDM , Dedi menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025 , dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.
“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran, mohon diperpanjang,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers, Selasa (18/3/2025).
Pentingnya Pajak Kendaraan bagi Pembangunan
Dedi menegaskan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah masa penghapusan tunggakan berakhir, kendaraan yang belum membayar pajak tidak akan diizinkan melintas di jalan raya, baik di tingkat kota/kabupaten maupun jalan provinsi.
“Nanti yang tidak bayar pajak padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tidak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten, lewat di jalan provinsi,” pungkasnya.
Tujuan dan Dukungan Digitalisasi
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik , menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta menertibkan data kepemilikan kendaraan.
Program ini didukung oleh berbagai layanan digital seperti E-Samsat , aplikasi Sambara melalui Jabar Apps Sapawarga , serta layanan Samsat Keliling , Samsat Masuk Desa , Samsat Digital Leuwipanjang , Samsat Outlet , Samsat Gendong , Samsat Drive Thru , dan BUMDes .
“Melalui kebijakan ini, kami berharap kepatuhan masyarakat meningkat dan tidak ada lagi kendaraan dengan status pajak tertunggak,” kata Dedi Taufik.
Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan bukan atas nama pribadi untuk segera mengurus bea balik nama kendaraan (BBNKB) , yang sudah digratiskan. Namun, biaya TNKB , STNK , dan BPKB tetap dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.
“Kami memberikan kelonggaran ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Namun, setelah kesempatan ini berakhir, kami akan tegas menindak pelanggaran pajak,” tambah Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemdaprov Jabar untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi. Dedi Mulyadi berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah.
“Semoga kebijakan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Dedi.
Sumber: Humas Jabar
