Breakingnewsjabar.com – DEPOK | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan alasan di balik wacananya untuk menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bantuan sosial (bansos) dan insentif sebesar Rp500 ribu. Mengutip laporan Kompas.com , Rabu (30/4/2025), Dedi menyoroti pentingnya program Keluarga Berencana (KB) bagi pria, khususnya melalui metode vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP), dalam mengendalikan angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat.
Wacana ini disampaikan Dedi saat rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan tema “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat. “Yang melakukan vasektomi akan diberikan insentif Rp500.000 oleh gubernur,” ujar Dedi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
Menurut Dedi, vasektomi dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat. Ia menyebut bahwa masyarakat prasejahtera cenderung memiliki anak lebih dari dua orang, yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga. “Dengan mengatur kelahiran melalui vasektomi, diharapkan angka kemiskinan bisa turun karena mayoritas keluarga miskin memiliki anak dalam jumlah besar,” jelasnya.
Dedi juga menyoroti laporan dari masyarakat tentang beban biaya melahirkan yang mencapai Rp25 juta, terutama bagi keluarga dengan lebih dari dua anak. Selain biaya kehamilan dan persalinan, mereka juga harus memikirkan pendidikan anak-anaknya.
“Jika tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehamilan, persalinan, hingga pendidikan, sebaiknya jangan dulu menjadi orang tua,” tegasnya.
Dedi menekankan pentingnya peran pria dalam program KB, bukan hanya membebani perempuan seperti selama ini. Ia mendorong para suami untuk bersedia melakukan vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.
“Saya berharap para suami atau ayah yang menjadi tulang punggung keluarga mau ber-KB, khususnya melalui vasektomi, sebagai langkah menciptakan keluarga sejahtera,” tutupnya.
Sumber: https://www.kompas.tv/regional/590195/dedi-mulyadi-jelaskan-alasan-wacana-vasektomi-jadi-syarat-penerima-bansos-di-jawa-barat
