Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi di tengah transformasi peran TNI. Hal ini disampaikan dalam acara Halalbihalal dan Forum Diskusi Panel bertajuk Dampak UU TNI yang Baru Disahkan terhadap Generasi Muda dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Modern . Acara yang digelar di Premier Lounge SCBD, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025), bukan hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi GM FKPPI untuk menyuarakan pandangan moral dan politiknya terkait dinamika pertahanan nasional.
Forum ini dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pemuda, akademisi, serta perwakilan komunitas strategis. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, turut hadir memberikan sambutan dan dukungan terhadap inisiatif GM FKPPI.
“Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai wadah yang membangun nalar kritis dan semangat kebangsaan,” kata Dito. Ia menambahkan, “Saya mendorong GM FKPPI untuk terus menyelenggarakan diskusi-diskusi konstruktif serta aktif memberikan informasi yang akurat di tengah maraknya penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian yang mengancam kohesi sosial bangsa.”
Diskusi panel menghadirkan dua pakar kebijakan pertahanan dan relasi sipil-militer: Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Dr. Rasminto, M.Pd., serta Guru Besar Universitas Negeri Jakarta sekaligus pakar resolusi konflik, Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PP GM FKPPI, Shandy Mandela Simanjuntak, yang menyoroti keresahan generasi muda atas arah baru UU TNI.
“Kami adalah bagian dari keluarga besar pejuang. Darah TNI-Polri mengalir di tubuh kami. Namun justru karena itu, kami paham bahwa kekuatan militer yang sejati terletak pada pengabdian, bukan dominasi. UU TNI yang baru disahkan harus melibatkan rakyat, terutama generasi muda yang akan mewarisi dampaknya,” ujar Shandy.
GM FKPPI bukan organisasi biasa. Sebagai sayap pemuda dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), GM FKPPI menaungi anak-anak purnawirawan TNI dan Polri yang tumbuh dalam nilai-nilai kedisiplinan, pengabdian, dan cinta Tanah Air. Organisasi ini berdiri di atas fondasi nasionalisme organik, hasil dari pengalaman langsung keluarga-keluarga yang berjuang mempertahankan NKRI. Dalam isu pertahanan nasional, GM FKPPI selalu berpijak pada prinsip menjaga keseimbangan antara kekuatan negara dan kedaulatan rakyat. Mereka menolak militerisme, namun tidak antimiliter. Mereka memahami pentingnya peran TNI sebagai garda terdepan pertahanan, namun dengan koridor demokrasi yang sehat.
Dr. Rasminto memaparkan urgensi yuridis dan institusional dari UU TNI yang baru disahkan. Menurutnya, perubahan konstelasi keamanan global dan regional Asia-Pasifik menuntut adaptasi struktur TNI yang lebih responsif dan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Pembentukan struktur seperti Kogabwilhan dan Koopsus belum sepenuhnya diakomodasi dalam UU TNI sebelumnya. Revisi ini diperlukan agar operasi TNI memiliki landasan hukum yang relevan terhadap tantangan mutakhir, seperti serangan siber, bencana alam, dan ancaman non-tradisional lainnya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit dan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah sipil. “Kalau kita bicara pengabdian militer, maka kita juga bicara tentang keadilan sosial dan perlindungan bagi mereka yang berada di garis depan,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menyoroti dimensi historis pembentukan TNI oleh kaum muda. Ia menekankan bahwa sejak awal, keberadaan TNI adalah hasil kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pertahanan yang berbasis kedaulatan rakyat.
“Kita harus ingat bahwa kekuatan TNI di masa revolusi bukan hanya soal senjata, tapi integritas dan loyalitas terhadap rakyat. UU TNI yang baru disahkan harus menjaga semangat itu, bukan menjauhkannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kontrol sipil terhadap militer. “Patriotisme bukan berarti diam. Justru ketika kita berbicara, berdiskusi, dan mengkritisi demi republik, itulah bentuk tertinggi cinta Tanah Air,” pungkasnya.
Sesi Tanya Jawab dan Penutup
Sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran bahwa perluasan peran TNI dalam bidang non-militer dapat menciptakan area abu-abu antara fungsi sipil dan militer. Di sisi lain, ada harapan agar TNI lebih siap menghadapi tantangan baru seperti siber, bencana iklim, dan ancaman non-tradisional lainnya—tentu dalam bingkai supremasi sipil dan demokrasi.
Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber, dilanjutkan dengan ramah tamah. Namun, yang lebih penting dari prosesi tersebut adalah benih kesadaran yang tumbuh di kalangan generasi muda tentang pentingnya peran mereka dalam menentukan arah strategis bangsa.
“Kami bukan anti-TNI. Justru karena kami bagian dari keluarga besar TNI, kami ingin militer kita dihormati karena pengabdiannya, bukan ditakuti karena kekuasaannya,” tutup Shandy.
Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1556507/12/generasi-muda-fkppi-komitmen-jaga-demokrasi-di-tengah-transformasi-peran-tni-1744931056
