Breakingnewsjabar.com – Israel memutuskan untuk menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza setelah Hamas menolak memperpanjang kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Kesepakatan ini, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, berakhir pada Sabtu (1/3/2025).
Kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan keputusan tersebut melalui platform X pada Minggu (2/3/2025). Dalam pernyataannya, Israel menyatakan bahwa penghentian sementara bantuan kemanusiaan dilakukan sebagai tanggapan atas penolakan Hamas untuk menerima kerangka kerja Witkoff, yang menjadi dasar negosiasi lanjutan.
“Dengan berakhirnya kesepakatan gencatan senjata tahap pertama dan seiring dengan penolakan Hamas terhadap kerangka kerja Witkoff yang telah disetujui Israel, maka Perdana Menteri memutuskan bahwa mulai pagi ini, seluruh bantuan kemanusiaan tidak akan diizinkan masuk ke Jalur Gaza,” demikian bunyi pernyataan resmi kantor perdana menteri Israel, seperti dikutip dari CNN dan Russia Today .
Stasiun televisi Israel, Kan , melaporkan bahwa pemerintah Israel yakin jumlah bantuan yang sudah masuk ke Gaza dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup. Kerangka kerja Witkoff, yang diusulkan oleh utusan Amerika Serikat Steve Witkoff, bertujuan untuk memperpanjang gencatan senjata selama bulan Ramadan dan libur Paskah, yang berlangsung sepanjang April 2025.
Namun, Hamas menolak rencana tersebut dan lebih memilih untuk langsung melanjutkan ke tahap kedua gencatan senjata. Proses gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir awalnya dirancang dalam tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 42 hari.
Tahap Gencatan Senjata
Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Sementara itu, tahap kedua bertujuan untuk mengakhiri permusuhan jangka panjang, membebaskan sisa sandera, serta menarik seluruh pasukan Israel dari Gaza. Adapun tahap ketiga difokuskan pada upaya pembangunan kembali Gaza di bawah pengawasan Mesir, Qatar, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada stasiun televisi Al Araby pada Sabtu (1/3/2025), bahwa belum ada pembicaraan konkret mengenai pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua. Israel, di sisi lain, enggan melanjutkan proses gencatan senjata tahap dua karena menuntut pembebasan semua sandera warga Israel terlebih dahulu. Namun, situasi ini membuat gencatan senjata tetap rapuh dan rentan terhadap eskalasi konflik.
Israel menilai sikap Hamas yang menolak kerangka kerja Witkoff sebagai bentuk ketidakseriusan dalam melanjutkan negosiasi damai. Sementara itu, Hamas berdalih bahwa mereka ingin fokus pada pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata, yang dianggap lebih substantif dalam menyelesaikan konflik jangka panjang.
Keputusan Israel untuk menghentikan bantuan kemanusiaan menuai kritik dari berbagai pihak. Kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional memperingatkan bahwa langkah ini dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, yang sudah mengalami krisis akibat konflik berkepanjangan.
“Penghentian bantuan kemanusiaan hanya akan memperparah penderitaan warga sipil di Gaza, yang mayoritas adalah anak-anak dan perempuan,” kata seorang pejabat PBB yang tidak disebutkan namanya.
Tantangan Diplomatik di Tengah Krisis
Krisis di Gaza semakin rumit dengan adanya perbedaan pandangan antara Israel dan Hamas terkait mekanisme perpanjangan gencatan senjata. Sementara mediasi internasional terus berlangsung, kedua belah pihak tampaknya masih bersikeras pada posisi masing-masing.
Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, yang bertindak sebagai mediator, dihadapkan pada tantangan besar untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Keberhasilan atau kegagalan upaya diplomatik ini akan sangat menentukan masa depan stabilitas di wilayah tersebut.
“Tanpa kompromi dari kedua belah pihak, kemungkinan besar konflik akan kembali memanas,” ujar seorang analis politik Timur Tengah.
