Breakingnewsjabar.com – JAKARTA (Kemenag) | Kementerian Agama terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas cakupan dan dampak layanan keagamaan. Lembaga-lembaga mitra seperti Majelis Dai Kebangsaan (MDK), Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Kelompok Kerja Majelis Taklim (Pokja MT), dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) didorong untuk meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, ormas, masjid, serta lembaga zakat.
“Agar layanan keagamaan semakin luas dan memberikan dampak nyata, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama. Dakwah dan bimbingan agama harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, dalam pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Penerangan Agama Islam Semester I Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Ahad (1/6).
Zayadi menyampaikan bahwa Kementerian Agama bersama para pelaku layanan keagamaan berkomitmen untuk menghadirkan dakwah yang memberdayakan, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan peran negara dalam menjamin hak kebebasan beragama setiap warga serta mendukung pelaksanaan ajaran agama secara optimal.
Dalam forum tersebut, Zayadi juga menjabarkan tiga arahan strategis dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertama, pentingnya standarisasi program dakwah yang selaras dengan kebijakan nasional seperti Renstra, RPJMN, serta kebutuhan riil masyarakat. Kedua, program yang dilaksanakan harus berskala besar dan berorientasi jangka panjang agar meninggalkan warisan (legacy) bagi bangsa. Ketiga, perlunya perhatian serius terhadap data, termasuk pemetaan aktor-aktor keagamaan seperti dai-daiyah, qari-qariah, hafiz-hafizah, hingga penyuluh agama.
Menurut Zayadi, salah satu prioritas utama adalah memperkuat pemahaman para pelaku dakwah terhadap konsep keagamaan serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat. “Seseorang tidak akan mampu menyampaikan dakwah yang inklusif tanpa memahami nilai-nilai Islam yang damai, ramah, dan moderat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tugas para pelaku keagamaan saat ini melibatkan penerjemahan kebijakan pembangunan dan regulasi melalui pendekatan agama. Oleh karena itu, penguatan substansi keagamaan menjadi hal yang tak terpisahkan.
Indikator Keberhasilan Layanan Keagamaan
Zayadi menjelaskan bahwa Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden telah diterjemahkan oleh Menteri Agama ke dalam delapan program prioritas, sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 244 Tahun 2025. Program ini kemudian dirinci oleh Ditjen Bimas Islam menjadi 145 rencana aksi untuk mencapai sasaran “Beragama, Berdaya, dan Berdampak.”
Sasaran untuk Direktorat Penerangan Agama Islam mencakup penguatan kerukunan umat beragama, pemahaman dan praktik keagamaan yang bermanfaat, peningkatan peran tokoh dan lembaga Islam, serta peningkatan kualitas penyuluh agama. Selain itu, pengelolaan dana sosial keagamaan untuk kesejahteraan serta penguatan tata kelola organisasi juga menjadi fokus utama. Semua sasaran ini dilengkapi dengan indikator yang dapat diukur.
Zayadi mencontohkan pentingnya kuantifikasi layanan keagamaan untuk melihat dampaknya secara nyata. “MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur berhasil memberikan dampak ekonomi sebesar Rp1,1 triliun. Sementara itu, pengiriman dai ke wilayah 3T telah menjangkau 52.031 jemaah dengan layanan keagamaan,” ungkapnya.
Pada tahun 2025, Dirjen Bimas Islam akan meluncurkan Indeks Pembangunan Bidang Agama, yang mencakup indikator pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta efektivitas layanan dakwah, penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan zakat.
Langkah Strategis dan Tata Kelola
Direktorat Penerangan Agama Islam telah merancang berbagai program unggulan, antara lain pengiriman dai ke daerah 3T, penyelenggaraan MTQ Internasional dan STQ Nasional, program Ngaji Budaya, Anugerah Syiar Ramadan, Penyuluh Agama Islam Award, serta dialog nasional kebangsaan dan gerakan majelis taklim peduli lingkungan.
Untuk memperkuat tata kelola, Zayadi menyampaikan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan LPTQ melalui regulasi berupa draf peraturan gubernur, bupati, dan walikota guna memastikan standar program dan keberlanjutan pendanaan.
Selain itu, pihaknya sedang merancang RPMA (Rencana Pengembangan Manajemen Aparatur) Penyuluh Agama, yang akan menjadi peta jalan karier penyuluh sekaligus alat evaluasi berbasis dampak. Langkah lainnya adalah penyusunan petunjuk teknis (juklak) terkait pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan dan pertimbangan pengesahan badan hukum ormas Islam. Zayadi menegaskan pentingnya validasi data dalam setiap surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.
Melalui berbagai upaya ini, layanan keagamaan diharapkan semakin kuat secara substansi, luas dalam jangkauan, dan nyata dalam dampaknya bagi masyarakat.
Sumber: kemenag.go.id
