Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi terkait adanya pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi. Informasi ini disampaikan saat KPK melakukan audiensi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu.
“Dalam kegiatan itu, kami menerima penjelasan-penjelasan dari Prof Dadan tentang kegiatan yang dilakukan oleh BGN. Terutama menyangkut masalah MBG, yang menjadi program utama dari Bapak Presiden khususnya di Kabinet Merah Putih. Ada banyak interaksi yang disampaikan,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/3/2025).
Setyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan informasi terkait pengurangan anggaran MBG kepada BGN. Namun, dia menegaskan bahwa informasi tersebut masih memerlukan validasi untuk memastikan kebenarannya.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi. Namun, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi,” katanya.
Meski demikian, Setyo berharap agar informasi ini dapat segera ditindaklanjuti secara preventif oleh BGN. Ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk mencegah potensi masalah yang lebih besar di kemudian hari.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ucap Setyo.
Lebih lanjut, Setyo meminta BGN untuk memeriksa kebenaran informasi terkait pengurangan anggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pada program Makan Bergizi Gratis , sehingga program ini dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui asupan gizi yang memadai.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian, mungkin hal-hal yang menjadi masukan dari KPK itu juga bisa diterima oleh beliau-beliau,” tuturnya.
Dengan adanya koordinasi ini, KPK berharap program MBG dapat terlaksana secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan pemangku kepentingan dalam memastikan program-program strategis pemerintah berjalan sesuai harapan tanpa ada penyimpangan.
