Breakingnewsjabar.com – KOTA DEPOK | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman , menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan di Jawa Barat, yang berjumlah 5.957 desa/kelurahan . Hingga saat ini, sebanyak 5.895 desa/kelurahan telah berhasil membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Muskel) .
Namun, masih terdapat 63 desa/kelurahan yang belum menyelesaikan pembentukan koperasi tersebut, dan keseluruhan kelurahan yang tersisa ini berada di Kota Depok . Oleh karena itu, bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto , Sekda Herman Suryatman mendorong agar dalam dua hari ke depan, seluruh kelurahan di Depok dapat menyelesaikan Musyawarah Khusus Kelurahan guna membentuk Koperasi Merah Putih.
“Insyaallah, hari Kamis lusa semua desa/kelurahan di Jawa Barat yang berjumlah 5.957 sudah selesai melaksanakan Musdes dan Muskel, serta bulan ini semuanya akan berbadan hukum,” ujar Herman Suryatman di Kota Depok, Selasa (10/6/2025).
“Kita harus bahu-membahu menyukseskan Koperasi Merah Putih, Jawa Barat harus terdepan,” tegas Herman.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih akan mengembangkan berbagai bidang usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa/kelurahan. Bidang usaha tersebut mencakup apotek, klinik, pengadaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan sektor lainnya sesuai karakteristik wilayah setempat.
Herman berharap bahwa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, ekonomi perdesaan akan semakin berkembang dan memiliki daya saing. Hal ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Herman.
Pemerataan Ekonomi Melalui Koperasi Merah Putih
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto , menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Program ini digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya untuk memastikan bahwa aliran ekonomi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga tersebar ke seluruh pelosok negeri.
“Supaya uang tidak hanya berputar di Jakarta saja, maka beliau (Presiden Prabowo) menetapkan timeline yang jelas,” ucap Bima.
Target yang ditetapkan sangat spesifik: pada Mei 2025 , seluruh musyawarah desa/kelurahan harus selesai dilaksanakan. Kemudian, pada Juni 2025 , kelembagaan koperasi harus rampung dibentuk. Setelah itu, rencananya pada 12 Juli 2025 , akan dilakukan peluncuran serentak program ini.
“Setelah peluncuran, ekosistem koperasi akan mulai bergerak dan berkembang sesuai dengan potensi lokal masing-masing daerah,” tambah Bima.
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan memberdayakan masyarakat secara lebih merata.
Sumber: Humas Jabar
