Breakingnewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dilakukan secara efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah.
“Kami telah melakukan efisiensi yang sangat signifikan, mencapai Rp5,1 triliun, dan prosesnya langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Hasil efisiensi tersebut direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi-misi kepala daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” tegas Herman Suryatman di Kota Bandung, Sabtu (19/4/2025).
Realokasi anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur senilai Rp3,6 triliun (meliputi jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan, dan sanitasi), pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, serta kesehatan sebesar Rp122,9 miliar. Selain itu, alokasi juga diberikan untuk penyediaan cadangan pangan senilai Rp46,1 miliar dan berbagai program prioritas lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.
Menanggapi pemberitaan yang menyebut hasil efisiensi dialokasikan untuk keperluan Lembur Pakuan, Herman menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan seperti penataan kawasan wisata, pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujar Herman.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerbitan buku budaya melibatkan riset komprehensif tentang budaya Jawa Barat yang dilakukan secara ilmiah, dengan melibatkan profesional dari berbagai bidang terkait.
Terkait program safari pembangunan, Herman menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemdaprov Jabar.
“Ini adalah kegiatan terobosan untuk memberikan layanan jemput bola kepada masyarakat secara gratis, serta sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan pada malam hari. Ada tuntunan dan ada tontonannya, sesuai dengan nilai-nilai seni Sunda yang menghibur dan bermakna,” jelasnya.
Herman menambahkan bahwa kegiatan yang dikemas dengan tagline “Nganjang Ka Warga” telah dilaksanakan dua putaran, yakni di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
“Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira. Kegiatan Nganjang Ka Warga ini akan dilaksanakan setiap minggu dan berkeliling ke berbagai pelosok di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat,” ungkapnya.
Efisiensi Perjalanan Dinas
Dalam pergeseran APBD 2025, Pemdaprov Jabar juga melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp390 miliar, atau berkurang lebih dari 51 persen dari total anggaran perjalanan dinas.
“Pemda Provinsi Jawa Barat menjadi yang terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucap Herman.
Pergeseran APBD 2025 disusun secara transparan, mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi dua kali ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 dan 14 Maret 2025. Hasil konsultasi telah didokumentasikan dalam risalah rapat.
Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
“Kami sangat transparan. Bahkan, proses pembahasannya diunggah oleh Pak Gubernur di media sosialnya. Warga dapat mengakses struktur pergeseran APBD 2025 kapan saja dan di mana saja melalui website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” pungkas Herman.
Sumber: HumasJabar
