Breakingnewsjabar.com – KABUPATEN BANDUNG | Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman , menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , telah melalui proses perumusan yang komprehensif dari berbagai aspek.
Sebagai pucuk tertinggi dalam struktur birokrasi Pemda Provinsi Jabar, Herman selalu memastikan bahwa semua kebijakan gubernur sejalan dengan kaidah-kaidah birokrasi dan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah.
Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Herman mengungkapkan bahwa ia bersama jajaran, mulai dari asisten daerah, kepala dinas/badan, hingga seluruh unsur perangkat daerah lainnya, selalu melakukan konsolidasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan arahan kepala daerah dapat diimplementasikan secara baik, lancar, dan efektif.
“(Sebagian orang) mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM yang terkesan ‘one man show ‘, sporadis, atau spontan. Padahal, di balik itu ada proses perumusan kebijakan yang matang,” ujar Herman.
“Ada riset, perencanaan, kajian, serta analisis cepat baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun filosofis, termasuk soal anggaran,” tambahnya.
Menurut Herman, implementasi kebijakan di lapangan memiliki latar belakang regulasi yang jelas dan tidak dilakukan secara serampangan. Adapun langkah cepat (“satset” ) yang diambil oleh Pemda Provinsi Jabar bertujuan untuk memberikan penanganan cepat terhadap isu-isu dinamis di lapangan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya akseleratif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
Herman juga menyoroti bahwa ada kalanya keputusan spontanitas Gubernur Dedi Mulyadi, seperti membantu masyarakat, dilakukan menggunakan dana pribadinya.
“Contohnya, ada spontanitas Pak KDM menolong masyarakat, itu bisa keluar dari saku beliau sendiri,” kata Herman.
“Di Jawa Barat, kami bahu-membahu. Pak KDM adalah pemimpin dengan gaya ‘strong leadership’ , berani mengambil risiko karena hampir semua keputusan yang beliau eksekusi memiliki risiko besar. Namun, beliau selalu siap pasang badan demi kepentingan masyarakat. Itu memang kewajiban seorang pemimpin,” tuturnya.
“Akhirnya, jajaran birokrasi pun meneladani sikap tersebut. Kami adalah ‘super team’ ,” pungkas Herman.
Sumber: Humas Jabar
