Breakingnewsjabar.com – BANGKOK | Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, di Government House, Bangkok, Thailand, pada Senin (19/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk mendorong gencatan senjata segera atas konflik yang terjadi di Palestina.
“Dalam bidang internasional, regional, dan global, Indonesia dan Thailand menyatakan keprihatinan bersama serta berkomitmen untuk menangani isu-isu ini dengan baik. Kami mendorong gencatan senjata segera di Palestina,” ujar Prabowo dalam konferensi pers.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Pemerintah Thailand sepakat untuk memfasilitasi kemudahan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Selain itu, pembahasan mengenai krisis di Myanmar juga menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan ini.
“Kami juga mendorong akses bantuan kemanusiaan ke Palestina dan menekankan bahwa proses perdamaian harus melalui solusi dua negara (two-states solution). Kami juga membahas krisis yang sedang berlangsung di Myanmar,” tambahnya.
Presiden Prabowo mengapresiasi peran konstruktif Thailand, khususnya dalam melibatkan negara-negara tetangga untuk mencari solusi damai terkait krisis di Myanmar. Ia menegaskan pentingnya dialog nasional yang inklusif sebagai langkah menuju perdamaian dan stabilitas di Myanmar.
“Indonesia sangat menghargai upaya Thailand dalam memfasilitasi dialog antara semua pihak. Kami menekankan perlunya dialog nasional yang inklusif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Myanmar,” kata Prabowo.
Soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah adalah memberikan bantuan medis kepada korban perang di Palestina.
“Pemerintah tidak merelokasi warga Palestina. Yang kami lakukan adalah membantu pengobatan bagi warga Palestina yang membutuhkan penanganan medis akibat cedera atau luka parah akibat konflik. Pengobatan ini akan dilakukan di Indonesia,” kata Hasan di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Menurut Hasan, langkah ini memerlukan serangkaian persetujuan dari berbagai pihak, termasuk otoritas di wilayah konflik, negara-negara sekitar, serta persetujuan langsung dari individu yang bersangkutan.
“Itu pun perlu banyak syarat, seperti persetujuan dari otoritas di sana, negara-negara di sekitar wilayah konflik, serta persetujuan dari yang bersangkutan. Semua ini dilakukan demi kemanusiaan,” jelasnya.
Hasan menegaskan bahwa tindakan ini bukanlah bentuk relokasi permanen. Warga Palestina yang mendapatkan pengobatan di Indonesia tidak akan menetap secara permanen, melainkan akan kembali ke daerah asal mereka setelah sembuh.
“Ya, mereka akan kembali. Mereka tidak menjadi warga negara Indonesia, melainkan hanya datang untuk mendapatkan pengobatan dan kemudian kembali ke tempat asal mereka,” katanya.
“Inilah alasan mengapa ini bukan relokasi. Ini adalah tindakan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban perang,” pungkas Hasan.
Sumber: liputan6.com
