Breakingnewsjabar.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono angkat bicara terkait tidak terbitnya visa jemaah haji furoda di Indonesia. Haji furoda, yang menjadi alternatif bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji tanpa harus menunggu antrean panjang, sepenuhnya bergantung pada kebijakan Kerajaan Arab Saudi. Sugiono menegaskan bahwa penerbitan visa haji, termasuk visa furoda, merupakan kewenangan penuh Pemerintah Arab Saudi.
“Visa haji itu semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia,” tegas Sugiono, Minggu (1/6/2025).
Sugiono juga memastikan bahwa upaya diplomatik dan komunikasi dengan pihak Saudi tetap dilakukan, termasuk melalui Kementerian Agama (Kemenag), untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“Ya, kita pasti ngomong lah,” ujarnya singkat.
Dia menjelaskan bahwa pembahasan antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi telah berlangsung, terutama untuk memastikan kelancaran proses ibadah haji tahun 2025.
“Dari Kementerian Agama juga, demi pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” papar Sugiono.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas Saudi.
“Tanya ke Pemerintahan Saudi dong. Dia yang keluarin visanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji non-kuota, termasuk visa haji furoda, untuk tahun 2025.
“Menurut pihak Saudi Arabia, visa haji non-kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti furoda tidak akan keluar,” kata Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada awak media, Jumat (30/5/2025).
Terkait isu ini, banyak calon jemaah haji yang mengandalkan jalur furoda merasa kecewa karena mereka telah membayar biaya yang cukup besar untuk mendapatkan visa tersebut. Jalur furoda biasanya digunakan oleh mereka yang ingin segera menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu antrean kuota resmi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Namun, kebijakan Arab Saudi tahun ini tampaknya lebih ketat dalam mengatur pemberian visa haji, terutama untuk jalur non-kuota. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indonesia, mengingat banyak calon jemaah yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak lama.
Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi terbaik bagi calon jemaah haji furoda. Namun, keputusan final tetap berada di tangan Kerajaan Arab Saudi.
“Kami terus berkomunikasi dengan pihak Saudi agar ada solusi bagi jemaah yang sudah terlanjur mendaftar melalui jalur furoda. Namun, keputusan tetap ada di tangan mereka,” tambah Dahnil.
Sumber: nasional.sindonews.com
