Breakingnewsjabar.com – KABUPATEN KARAWANG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan rotasi dan pengangkatan sejumlah pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala biro, dan staf ahli Gubernur. Total ada 15 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang menempati posisi baru. Pelantikan dan pengangkatan jabatan dilaksanakan di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis (27/3/2025).
Menurut Gubernur, rotasi PNS di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar dan selalu membawa hikmah serta manfaat. PNS telah bersumpah untuk siap ditempatkan dan bertugas di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, integritas, loyalitas kepada pimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kerja dengan saya tentu melelahkan, banyak gagasan dadakan yang harus segera diwujudkan. Namun, yakinlah bahwa selalu ada solusi untuk setiap tantangan,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kinerja para pejabat yang dirotasi selama menjabat di posisi sebelumnya. Ia berharap mereka dapat melanjutkan kontribusinya di tempat tugas yang baru.
“Saya ucapkan terima kasih atas dedikasi selama ini. Selamat bekerja di posisi baru, kita semua bekerja demi kebaikan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Sejumlah pejabat eselon II yang mengalami pergeseran posisi antara lain Mas Adi Komar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Posisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini diisi oleh Akhmad Taufiqurrachman.
Selain itu, Ika Mardiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Diskominfo, kini menduduki kursi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sementara Wahyu Mijaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, kini menempati posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Pendidikan Bela Negara bagi ASN
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi juga mencetuskan rencana pelaksanaan pendidikan bela negara bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Program ini direncanakan akan dimulai pada Juni 2025.
“Saya sudah meminta Pak Sekda (Herman Suryatman) untuk melaksanakan pendidikan bela negara bagi ASN pada bulan Juni nanti. Mereka akan dilatih oleh TNI dan Polri,” kata Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, pendidikan bela negara ini merupakan bagian dari pembentukan integritas ASN. Selain itu, ia juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk tidak hanya mengumumkan ASN dengan kinerja terbaik setiap bulannya, tetapi juga yang berkinerja terburuk.
Langkah ini diambil sebagai bentuk motivasi bagi ASN agar konsisten mempertahankan kinerja terbaiknya. Penilaian performa juga penting sebagai upaya penyelarasan antara tunjangan yang diterima dengan kinerja yang ditampilkan.
“Setiap bulan, Kepala BKD harus mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, serta ASN yang bermalas-malasan atau berkinerja kurang maksimal,” kata Dedi.
“Umumkan secara transparan, di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ada pengumuman seperti ini,” tegasnya.
Sumber: Humas Jabar
