Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Menteri Sosial Saifullah Yusuf , yang akrab disapa Gus Ipul , memastikan bahwa sebanyak 65 sekolah rarakyat akan siap beroperasi pada tahun ini. Sekolah-sekolah tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 6.800 siswa dari keluarga miskin. Jumlah ini bertambah dari rencana awal sebanyak 53 titik yang dijadwalkan mulai dibuka pada bulan Juli 2025 .
“Saat ini prosesnya masih terus berjalan. Masih ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang didalami, dan kemungkinan lebih dari 30 lokasi dinyatakan layak ,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Gus Ipul menambahkan, jika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan 35 titik tambahan layak untuk digunakan, maka jumlah siswa yang dapat ditampung bisa mencapai 10.000 siswa . Saat ini, Kemensos bersama Kementerian PU tengah bekerja keras untuk memenuhi target 100 titik sekolah rakyat pada tahun ini.
“Setiap Sekolah Rakyat memiliki kapasitas berbeda-beda, ada yang menampung 100 siswa , ada juga yang masih 50 siswa . Mudah-mudahan kita bisa menambah lebih dari 65 sekolah rakyat ,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, keberhasilan pendirian Sekolah Rakyat sangat bergantung pada peran Pemda, terutama dalam hal penyediaan lahan, perizinan, akses jalan, air, hingga listrik.
“Kemudian juga berkaitan dengan guru dan calon siswa, sehingga perlu kerja sama erat dengan Pemda,” ucap Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Pemda telah mengusulkan 351 lokasi sebagai calon tempat pendirian Sekolah Rakyat yang berasal dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota . Namun, tidak semua usulan tersebut otomatis memenuhi kriteria.
“Namanya usulan, kita harus mengevaluasi apakah memenuhi syarat atau tidak,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Selain itu, aspek lain seperti akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunan juga menjadi pertimbangan penting.
“Sehingga, kita bisa menentukan skala prioritas dari 351 usulan yang ada,” imbuhnya. Untuk memastikan kelayakan, lintas kementerian seperti Kemendagri, Kemensos, dan Kementerian PU turut melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi yang diusulkan.
Tito menambahkan, banyak daerah yang mengajukan lokasi, namun tidak semuanya memenuhi kriteria lahan dan bangunan. Oleh karena itu, ia berencana mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan regulasi lebih lanjut, kepala daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (Perda) .
“Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya,” kata Tito. Ia juga menyebutkan bahwa sudah ada draf Perda dan perjanjian kerja sama antara Kemensos dan Pemda, khususnya untuk Pemda yang asetnya digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
“Jadi, asetnya tetap milik Pemda, tapi dipinjamkan kepada Kemensos untuk kepentingan pendidikan,” tutupnya.
Sumber: pikiran-rakyat.com
