Breakingnewsjabar.com – JAKARTA | Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan setelah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun , Senin (23/6/2025).
Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 09.10 WIB, mengenakan batik berwarna krem. Ia datang sebagai saksi atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran negara dalam proyek pengadaan perangkat TIK untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di bawah kepemimpinannya.
Proyek pengadaan laptop ini sempat menuai kontroversi karena diduga tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di banyak daerah. Sebelumnya, uji coba di era Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, menyimpulkan bahwa Chromebook kurang efektif digunakan di wilayah dengan koneksi internet terbatas. Meski demikian, proyek tetap dilanjutkan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar atas kelayakan dan transparansi proses pengadaan.
Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, menyatakan bahwa penyelidikan saat ini fokus pada adanya kemungkinan pemufakatan jahat dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam kesempatan sebelumnya, Nadiem menyatakan bahwa Chromebook dipilih karena lebih murah hingga 30%, hemat daya, aman secara security , dan dirancang untuk lingkungan sekolah. Namun, alasan ini akan diteliti lebih lanjut dalam proses pemeriksaan untuk melihat apakah keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan teknis atau ada indikasi korupsi.
Selain terseret dalam kasus hukum, profil harta kekayaan Nadiem juga menjadi perhatian publik. Berdasarkan data LHKPN terakhir yang dilaporkan, total harta kekayaannya mencapai Rp1.066,87 miliar , dengan rincian:
- Tanah dan bangunan: Rp57,79 miliar
- Kendaraan: Toyota Alphard Hybrid 2024 dan Innova Zenix 2024 senilai Rp2,247 miliar
- Surat berharga: Rp926 miliar
- Kas dan setara kas: Rp77 miliar
- Harta lainnya: Lebih dari Rp2,9 miliar
Setelah dikurangi utang sebesar Rp466,2 miliar , hartanya yang dilaporkan adalah Rp600,6 miliar .
Pemeriksaan ini menjadi sorotan luas, terlebih karena proyek senilai Rp9,9 triliun menyangkut sektor strategis seperti pendidikan. Publik menanti hasil investigasi yang transparan dan akuntabel, baik untuk mengungkap adanya potensi korupsi maupun untuk membersihkan nama baik jika tidak terbukti bersalah.
Tidak hanya soal teknis pengadaan, kasus ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pejabat publik untuk selalu menjaga integritas dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Sumber: pikiran-rakyat.com
