Breakingnewsjabar.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025), guna merespons risiko pelemahan ekonomi nasional yang disebabkan oleh tekanan global. Dalam rapat tersebut, pemerintah secara resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ini. Sasaran utama adalah sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, serta insentif tarif tol. “Hari ini Bapak Presiden juga memutuskan untuk memberikan paket stimulus agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menkeu kepada awak media seusai rapat.
Paket pertama mencakup diskon moda transportasi selama masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru pada Juni–Juli 2025. Diskon 30 persen tiket kereta api diberikan kepada 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun . Sementara itu, tiket pesawat kelas ekonomi akan mendapatkan PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, menyasar 6 juta penumpang, dengan anggaran Rp0,43 triliun .
Angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50 persen untuk 0,5 juta penumpang, dengan alokasi anggaran Rp0,21 triliun . “Total anggaran untuk diskon tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun , semuanya berlaku selama bulan Juni dan Juli,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk 110 juta pengguna selama periode yang sama. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tanpa menggunakan anggaran APBN. “Untuk diskon tarif tol, Kementerian PUPR telah mengeluarkan surat edaran kepada BUJT sebagai panduan implementasi,” tambah Menkeu.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp11,93 triliun untuk memperkuat bantuan sosial. Program Kartu Sembako mendapatkan tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan bagi 18,3 juta penerima. Selain itu, penerima program ini juga akan menerima beras gratis sebanyak 20 kg selama dua bulan.
Paket stimulus lainnya adalah subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota, serta untuk 565 ribu guru honorer dari Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama. Total anggaran untuk subsidi upah ini mencapai Rp10,72 triliun .
Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya. “Langkah ini bertujuan untuk membantu pekerja di industri padat karya yang terdampak tekanan global dan persaingan ekspor agar tetap mendapatkan perlindungan,” jelas Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, nilai paket stimulus mencapai Rp24,44 triliun , dengan Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Stimulus ini dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni senilai Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
“Dengan adanya stimulus ini dan percepatan program pemerintah seperti makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta rekonstruksi sekolah-sekolah senilai Rp16 triliun , kami berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dapat dipertahankan mendekati 5 persen, meskipun ada tekanan pelemahan akibat kondisi global,” tutup Sri Mulyani.
Paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang digulirkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meredam dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi global. Fokus utama kebijakan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha yang rentan terhadap tekanan ekonomi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Diskon moda transportasi dan tarif tol dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah dan awal tahun ajaran baru, yang biasanya memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Di sisi lain, penguatan bantuan sosial dan subsidi upah bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan, termasuk pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer.
Perpanjangan diskon iuran JKK bagi pekerja di industri padat karya juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah tantangan global. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk tetap produktif, sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik, karena kelompok ini memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi melalui pengeluaran rutin. Selain itu, program-program seperti makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan dukungan bagi koperasi juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal.
Pemerintah optimistis bahwa kombinasi stimulus ini, bersama dengan program-program strategis lainnya, akan membantu Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi mendekati 5 persen, meskipun menghadapi tekanan eksternal yang cukup besar.
Sumber: presidenri.go.id
