Breakinewsjabar.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memaparkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025. Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.
KDM menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sistem pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter siswa dan guru. Ia menyoroti pentingnya menjaga ketertiban selama proses penerimaan siswa baru, khususnya untuk SMA/MA.
“Saya tidak ingin lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas,” tegasnya.
Jika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, siswa akan diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemerintah Provinsi Jabar akan membantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasi sekolahnya jelas.
Hal serupa juga diterapkan pada penerimaan siswa tingkat SD dan SMP, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. KDM mengajak semua pihak untuk menyatukan visi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat.
Selain fokus pada siswa, KDM juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Proses rekrutmen guru harus dilakukan secara transparan dan profesional. Guru di Jabar nantinya harus memiliki standar karakteristik tertentu dan wajib mengikuti pelatihan karakter.
Pendidikan Karakter Bersama TNI/Polri
Mulai 2 Mei 2025, KDM menargetkan pelaksanaan program pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat dengan melibatkan TNI dan Polri. Program ini akan dimulai dari daerah-daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu diperluas secara bertahap.
TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
“Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk membina karakter dan perilakunya,” jelas KDM.
Pembiayaan program ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Kebijakan Lainnya
KDM juga menegaskan beberapa kebijakan lainnya, seperti larangan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang dapat membebani orang tua. Selain itu, ia mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur.
“Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas kebijakan ini,” ujarnya.
Penghentian Sementara Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan
KDM menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran. Untuk itu, penyaluran hibah akan dihentikan sementara sambil menunggu hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar.
“Rencana ini sudah didukung DPRD Jabar,” tegasnya.
Langkah ini diambil menyusul temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi namun menerima dana miliaran rupiah, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tuturnya.
“Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” jelas KDM.
KDM juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.
“Pemdaprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah yang dibangun tidak boleh berdekatan dengan SD/SMP untuk menghindari perebutan siswa.
Dengan pendekatan ini, KDM optimistis target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA akan tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sumber: HumasJabar
